SAMPIT – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah menemui langsung Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran untuk menyampaikan dan mendesak gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat bisa menyampaikan pola kerjasama operasional (KSO) yang sudah dilakukan Agrinas tanpa melibatkan masyarakat lokal terhadap lahan sitan Satgas PKH.
“Pak Gubernur mendukung langkah DAD untuk memperjuangkan agar KSO ini, Agrinas melibatkan warga lokal terutama masyarakat Dayak, baik itu melalui poktan, BUMD, BUMDes,” kata ketua harian DAD Kotim Gahara, Rabu 17 September 2025.
Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman Gubernur Kalteng pada Senin 15 September 2025 lalu, mereka menyampaikan kondisi dan eskalasi penolakan dari lembaga adat hingga masyarakat lokal pasca mencuatnya KSO yang justru diberikan PT Agrinas itu kepada perusahaan yang berkedudukan di Jakarta.
Menurut Gahara mereka datang ke gubernur bersama sejumlah tokoh dan tetua adat di Kotim itu berinisiatif untuk memperjuangkan masyarakat lokal bisa diberikan kesempatan masuk dalam daftar yang di KSO oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
“Karena bagaimanapun keberadaan Agrinas patut didukung tetapi harus melibatkan orang lokal karena itu untuk meredam konflik dilapangan. Konflik yang selama ini terjadi bisa diselesaikan karena factor utamanya kita sangat memahami, dan yang bisa menyelesaikan ini tentunya orang lokal orang Dayak juga,” kata Gahara.
Saat ini kata Gahara pemerintah tengah mencari formulasi untuk menjalin komunikasi engan Agrinas juga. Di mana Gubernur juga bagian dari pemerintah pusat harus selaras dan harus bisa menjadi penyambung warga lokal dan pemerintah pusat.
“Kami akan perjuangkan hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan KSO dengan Agrinas,” tutupnya.(BS-1)
