JAKARTA— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, menyoroti potensi bonus demografi sebagai “pendorong utama” pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa peluang ini hanya akan menjadi aset berharga jika didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan produktif.
“Bonus demografi ini bukan sekadar angka penduduk, tapi kesempatan untuk mencetak pekerja berkualitas yang mampu bersaing di pasar global,” ujar Menteri Mukhtarudin, Jumat 19 September 2025.
Bonus Demografi, Peluang Emas
Indonesia sedang berada di ambang puncak bonus demografi, periode di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai lebih dari 60% dari total populasi, diproyeksikan berlangsung hingga 2035.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025, angkatan kerja Indonesia diprediksi mencapai 150 juta orang, dengan potensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7-8% per tahun jika dimanfaatkan optimal.
Mukhtarudin menekankan bahwa bonus demografi harus diubah menjadi “aset berharga” melalui pencetakan pekerja berkualitas. “Kita punya generasi muda yang energik, tapi mereka butuh skill yang relevan. Jika tidak, kita akan kehilangan momentum menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Mukhtarudin.
Ia merujuk pada proyeksi bahwa kapitalisasi 70% bonus demografi bisa membawa Indonesia ke tingkat kesejahteraan baru, dengan kontribusi utama dari sektor manufaktur, digital, dan migrasi tenaga kerja.
Latar belakang ini semakin relevan di era Presiden Prabowo, yang sejak dilantik pada Oktober 2024 telah menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama.
Dalam sidang kabinet paripurna Agustus lalu, Prabowo menekankan sinergi antar-kementerian untuk transformasi bangsa, termasuk memanfaatkan bonus demografi untuk menguasai sektor strategis. “Kita harus bekerja keras demi perlindungan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo.
Intensifikasi Program Vokasi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Mukhtarudin mendorong intensifikasi program vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
“BLK bukan hanya tempat pelatihan, tapi inkubator untuk mencetak tenaga kerja kompeten,” ujarnya.
Program ini mencakup pelatihan berbasis kompetensi di berbagai sektor, seperti manufaktur, otomotif, dan teknologi informasi, dengan fokus pada masyarakat umum, pencari kerja, dan karyawan swasta.
Sejak 2020, program BLK Komunitas telah diperluas dari lembaga keagamaan ke masyarakat luas, menargetkan peningkatan skill untuk mengatasi mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.
Pada 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran bantuan BLK Komunitas, menawarkan pelatihan project-based learning yang menggabungkan teori dan praktik langsung.
Mukhtarudin berencana mengintegrasikan ini dengan agenda P2MI, agar pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya terlatih domestically, tapi juga siap bersaing internasional.
“Program vokasi harus selaras dengan eksplorasi pasar global. Kita eksplorasi negara tujuan baru, pastikan PMI yang dikirim sesuai permintaan dan punya daya saing tinggi,” ujar Mukhtarudin.
Data menunjukkan, remitansi PMI mencapai Rp 159 triliun pada 2024, kontribusi signifikan terhadap PDB, tapi tantangan seperti eksploitasi dan kurangnya skill masih menghantui.
Instruksi Presiden Prabowo: Prioritas Perlindungan dan Pengembangan PMI
Arahan Presiden Prabowo menjadi pondasi utama bagi Mukhtarudin. Sejak mengubah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian penuh melalui Perpres Nomor 165/2024, Prabowo menjadikan perlindungan dan pengembangan kapasitas PMI sebagai prioritas.
“Presiden mengarahkan kami fokus pada pelindungan serta peningkatan skill PMI. Kami bangun ekosistem Desa Migran Emas untuk literasi migrasi aman,” kata Mukhtarudin dalam kerjasama dengan PB PMII baru-baru ini.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski optimis, Mukhtarudin mengakui tantangan pengangguran muda mencapai 14% pada 2025, dan Gen Z berisiko menjadi “beban demografi” tanpa intervensi. “Artinya, kita perlu sinergi dengan Kemnaker dan Kementerian Pendidikan untuk penyelarasan kurikulum vokasi,” beber Mukhtarudin.
Bagi Mukhtarudin, visi ini personal. Sebagai putra daerah, ia ingin PMI dari wilayah terpencil di Indonesia mendapat kesempatan sama. “Ini bukan soal jabatan, tapi amanah untuk bangsa,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Penasihat Presiden Prabowo Subianto sekaligus Professor of Practice di Hult International Business School, Riaz Shah, menilai bahwa menilai Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi untuk melesat menjadi negara maju.
Namun, ia mengingatkan, tanpa pendidikan berkualitas dan persiapan generasi muda, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban pembangunan.
“Oleh sebab itu, agar potensi ini tidak menjadi beban, kuncinya adalah mempersiapkan generasi muda sejak dini melalui pendidikan dasar yang berkualitas, penekanan pada keterampilan soft skill seperti public speaking dan integritas, serta memberikan pelatihan vokasional dan profesional yang relevan dengan dunia kerja,” tandas Penasihat Presiden Prabowo Riaz Shah.
(adista)
11 Mei 2026
12:15
