SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati turun langsung menemui massa aksi yang menolak PT Agrinas dan Kerjasama Operasional (KSO) pihak luar mengelola lahan sawit sitaan Satgas PKH, Rabu 24 September 2025. Ia duduk bersama para demonstran di atas aspal, mendengarkan aspirasi, dan memberikan tanggapan.
Dalam kesempatan itu, Irawati menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) maupun Kejaksaan Tinggi. “Apa yang menjadi aspirasi warga, akan kami sampaikan. Hal ini bukan hanya didengar di sini, tetapi akan dibawa ke tingkatan lebih tinggi,” ujarnya.
Irawati mengingatkan bahwa sebelumnya, saat pertemuan bersama Gubernur Kalteng dan para bupati, masalah kerja sama operasi (KSO) dengan pihak luar serta penolakan masyarakat terhadap PT Agrinas sudah menjadi bahan pembahasan.
“Apa yang kita suarakan hari ini, sudah kita perjuangkan bersama sejak sebelumnya,” katanya.
Ia mengungkapkan Gubernur Kalteng telah menginstruksikan kepada para camat agar memetakan lahan-lahan masyarakat, baik yang murni milik warga maupun yang bermitra dengan perusahaan. Hasil pemetaan itu nantinya disampaikan kepada bupati sebagai bahan perjuangan ke tingkat pusat.
Karena Irawati juga menyebutkan ada rencana pekan depan Gubernur memimpin langsung bersama seluruh bupati se-Kalteng untuk bertolak ke Jakarta, membicarakan masalah tersebut dengan pihak PT Agrinas.
“Jadi, baik Gubernur maupun Bupati, keduanya sedang memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita bersama,” terangnya.
Ia berharap pertemuan antara Gubernur, Bupati, dan PT Agrinas nantinya menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat. “Mudah-mudahan keputusan yang keluar nanti benar-benar menguntungkan kita semua, terutama masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut,” tutup Irawati.
Aksi unjuk rasa digelar ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Koperasi Masyarakat Kota Bersatu, menolak pengelolaan lahan sawit sitaan Satgas PKH oleh PT Agrinas dan Kerjasama Operasi (lagi KSO) pihak luar di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu 24 September 2025.
Massa yang hadir dalam aksi tersebut menyuarakan kekecewaan mereka atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan masyarakat lokal. Penanggung jawab aksi, Ricko Kristolelu, menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah bentuk perlindungan terhadap rakyat, melainkan justru dianggap sebagai perampasan hak.
(Nardi)
