PALANGKA RAYA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2025 di Aula Sei Kapuas, Kantor BPSDM Provinsi Kalteng, Senin, 29 September 2025.
Sekretaris BPSDM Provinsi Kalteng, Rohaidah, menegaskan bahwa pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang mencerminkan kualitas birokrasi di mata masyarakat.
“Pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja ASN, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui komitmen serta inovasi berkelanjutan,” ucap Rohaidah.
Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ASN untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus memperkuat integritas pelayanan publik.
“Kami berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Ilmu yang diperoleh harus bisa langsung diimplementasikan di unit kerja masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Bangkom Soskulpem BPSDM Provinsi Kalteng, Rano, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan berlangsung selama empat hari, mulai 29 September hingga 2 Oktober 2025. Kegiatan dilakukan dengan metode tatap muka, studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan rencana aksi.
“Sebanyak 40 ASN dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peserta. Mereka akan dibimbing oleh widyaiswara BPSDM dan narasumber profesional untuk menghasilkan gagasan dan aksi nyata dalam peningkatan pelayanan publik,” jelas Rano.
Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan responsif.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat melahirkan aparatur yang mampu memberikan layanan publik yang lebih berkualitas, sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Dengan begitu, manfaat pelayanan publik yang lebih baik benar-benar bisa dirasakan masyarakat, demi mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Rohaidah.
(Sya'ban)
