SAMPIT – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Mariani menegaskan harus ada solusi jangka panjang terkiat kerusakan jembatan patah jalan Kapten Mulyono Sampit yang semakin parah dan sering dilakukan pemeliharaan oleh dinas terkait.
Bahkan beberapa waktu lalu adanya pihak yang melakukan pengerukan di sekitar pondasi jembatan untuk penimbunan tanah di tanjakan. Ia menegaskan hal itu tentunya berbahaya karena bisa membuat jembatan ambruk. Sehingga persoalan jembatan tersebut akan menjadi atensi dalam pembahasan anggaran tahun 2026.
Menurut Mariani, kondisi Jembatan Patah sudah lama memprihatinkan. Bahkan, kendaraan besar dilaporkan menabrak bagian jembatan tersebut hingga menimbulkan kerusakan. Sayangnya, tidak ada kamera pengawas (CCTV) sehingga sulit mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
“Jembatan itu pondasinya memang kuat, tapi bagian atasnya rapuh sehingga sering patah. Karena itu sampai dijuluki Jembatan Patah. Akses itu penting, masyarakat sangat bergantung, kalau rusak mereka harus memutar jauh,” tegas Mariani, Rabu 1 Oktober 2025.
Ia menekankan biaya perbaikan jembatan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dana pemeliharaan rutin. Menurutnya, alokasi anggaran harus dirancang secara serius di APBD 2026, sebab kebutuhan dana perbaikan cukup besar.
“Kalau hanya pemeliharaan itu tidak menjadi solusi, Harus ada perhatian khusus, jangan sampai infrastruktur penting ini dialihkan anggarannya untuk program lain. Nanti kami cek lagi apakah program perbaikannya sudah masuk atau belum dalam rencana 2026,” ujarnya.
Mariani juga mengingatkan bahwa perbaikan jembatan bukan sekadar menutup lubang atau menguruk tanjakan, melainkan harus menyeluruh agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan dan kerusakan berulang.
Mariani juga menyebutkan setidaknya ada 20 usulan masyarakat baik secara lisan maupun bersurat ke Komisi IV untuk disampaikan dalam pembahasan anggaran.
“Ini saya bawa catatannya, sejumlah masukan dan keluhan dari masyarakat untuk kami sampaikan kepada mitra kerja, saya catat biar tidak lupa atau terlewat,” ungkapnya.
Harapan besar agar nantinya efisiensi anggaran yang diterapkan tahun 2026 tidak terlalu berpengaruh dalam penganggaran Infrastruktur di Kotim karena yang menjadi atensi presiden adalah infrastruktur penunjang pertanian. (nardi)
