SAMPIT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini belum kembali berjalan. Sejumlah sekolah di daerah ini masih menantikan kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan program yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar serta ibu hamil dan menyusui tersebut.
Dinas Pendidikan Kotim berharap, pelaksanaan program MBG di masa mendatang dapat berjalan lebih baik serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan pelajar dan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Muhammad Irfansyah menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya berperan sebagai penerima manfaat dan masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari penyelenggara di tingkat pusat.
“Penerima manfaat MBG di sekolah adalah para siswa, selain itu juga ibu hamil dan menyusui. Jadi kami di bidang pendidikan hanya menunggu arahan lebih lanjut,” ujarnya, Rabu 8 Oktober 2025.
Irfansyah menambahkan, meskipun program belum aktif kembali, pihaknya telah menyiapkan seluruh data sekolah dan siswa penerima manfaat sejak awal. Langkah ini dilakukan agar ketika program dilanjutkan, pelaksanaannya bisa segera berjalan tanpa kendala.
“Kalau mau dijalankan kembali, kami siap,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari penyelenggara pusat terkait jadwal dimulainya kembali program tersebut. Dalam rapat terakhir bersama pihak terkait, pembahasan masih sebatas evaluasi serta rencana penambahan titik Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Begitu pula jumlah SPPG yang akan dibentuk di Kotim, Irfansyah menyebut belum memiliki data pasti karena kewenangan sepenuhnya berada di pihak pusat.
Ia juga menegaskan, Pemkab Kotim tetap mendukung penuh program MBG dan siap memastikan pelaksanaannya berjalan aman serta higienis. Menanggapi kasus keracunan makanan di Palangka Raya yang sempat dikaitkan dengan MBG, pihaknya telah mengambil langkah antisipatif bersama instansi terkait.
“Salah satu langkah yang kami ambil adalah membentuk Satgas MBG dan mengaktifkan kembali kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap sekolah,” ujarnya. (nardi)
