PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan seluruh program pembangunan strategis tetap berjalan meski terjadi penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun depan dilakukan secara cermat dan efisien, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik dan proyek prioritas.
“Dengan adanya penyesuaian dari Rp10,3 triliun pada 2025 menjadi Rp7,3 triliun di tahun 2026, pemerintah harus lebih selektif dan fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Edy saat diwawancarai di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Senin pagi, 13 Oktober 2025.
Menurutnya, Pemprov akan mengutamakan alokasi belanja yang efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan capaian target pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Rasionalisasi dilakukan pada belanja-belanja yang belum menjadi prioritas, sementara belanja wajib dan program strategis tetap kami jaga. Prinsipnya, efisiensi bukan berarti pemangkasan, tapi optimalisasi agar setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat nyata,” tegas Edy.
Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa proyeksi APBD 2026 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun, belanja daerah sebesar Rp7,3 triliun, dengan defisit sekitar Rp266 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan lebih lanjut terhadap Rancangan APBD agar kebijakan fiskal daerah dapat diarahkan secara tepat.
“APBD adalah instrumen utama pembangunan. Karena itu, setiap kebijakan keuangan harus mendukung prioritas nasional maupun daerah secara selaras, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ucapnya.
Edy menambahkan, langkah efisiensi tidak hanya dilakukan pada sisi belanja, tetapi juga dengan memperkuat manajemen pendapatan daerah melalui peningkatan PAD dan pengelolaan dana transfer pusat yang transparan dan akuntabel.
“Kami akan memperkuat perencanaan berbasis kinerja, serta memastikan penggunaan anggaran mengikuti prinsip kehati-hatian dan transparansi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Edy mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menjaga disiplin fiskal dan komitmen terhadap pelayanan publik.
“Penurunan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini momentum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan produktif,” pungkasnya.
(Sya'ban)
