PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka secara resmi Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, yang digelar di Aula Rahan, Kantor Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Herson menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa keuangan, dan dunia akademisi dalam mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan.
“Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia akademisi,” ujarnya.
Dengan mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, Herson menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah dan nasional sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam ekosistem keuangan formal.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data literasi dan inklusi keuangan tahun 2025, tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.
Capaian ini, kata Herson, menunjukkan kemajuan signifikan, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun fakta bahwa tingkat literasi masih lebih rendah daripada inklusi menimbulkan kerentanan, terutama di era digital yang rawan terhadap kejahatan dan penipuan keuangan,” tutur Herson.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Daerah mendukung penuh upaya percepatan inklusi keuangan yang dijalankan oleh regulator.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui perluasan jaringan layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil dengan menghadirkan Agen Laku Pandai di tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, pemerintah juga aktif mendorong Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang diinisiasi OJK bersama lembaga jasa keuangan dan perguruan tinggi.
Herson menjelaskan, berbagai program ini juga diarahkan untuk memperkuat UMKM Inklusi Produk, memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan digitalisasi layanan keuangan, agar pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan dompet digital, pembiayaan fintech yang legal, dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi inklusif.
“Kami berharap literasi dan inklusi keuangan dapat dipercepat penyerapannya hingga ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Herson, sinergi antarinstansi menjadi hal penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang aman, stabil, dan terpercaya. Hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi OJK dalam melindungi kepentingan konsumen serta mencegah praktik keuangan ilegal.
“Kita harus bersinergi meningkatkan sistem keuangan yang aman dan terpercaya, agar masyarakat merasa terlindungi dan dapat memanfaatkan kanal pelaporan yang disediakan oleh OJK,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat edukasi publik untuk melawan maraknya penipuan daring, aktivitas keuangan ilegal, dan investasi bodong yang kerap menjerat masyarakat.
“Melalui sinergi ini, upaya pencegahan penipuan, aktivitas keuangan ilegal, dan maraknya investasi bodong diharapkan dapat ditingkatkan,” kata Herson.
(Sya'ban)
