PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Agenda Kerja Pemprov Kalteng di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 13 Oktober 2025.
Leonard menekankan, tantangan fiskal saat ini harus dijawab dengan kerja sama lintas daerah dan sektor. Karena itu, Pemprov Kalteng akan segera menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama bupati, wali kota, dan pelaku usaha dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
“Kita akan lakukan Rakor per zona wilayah, Barat, Tengah, dan Timur, agar setiap daerah bisa menyampaikan potensi sekaligus kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD. Bupati dan wali kota wajib hadir dan ikut memikirkan strategi optimalisasi pendapatan daerah,” tegas Leonard.
Menurutnya, kebijakan fiskal nasional yang mengalami penyesuaian menuntut pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada alokasi pusat, tetapi mengandalkan kekuatan ekonomi daerah sendiri.
“Kondisi pengurangan DAU dan DBH mengingatkan kita semua agar tidak pasif menunggu. Kita harus punya terobosan, inovasi, dan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor,” ujarnya.
Selain itu, Leonard juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif dengan mengoptimalkan pengelolaan aset milik daerah yang dapat menjadi sumber retribusi atau pajak baru.
“Setiap OPD memiliki potensi. Tolong semua aset daerah bisa berkontribusi terhadap PAD, baik berupa aula, gedung, lahan, atau fasilitas lainnya. Jangan ada aset yang menganggur,” katanya.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalteng berharap dapat memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menumbuhkan semangat kolaborasi antardaerah.
“Kemandirian daerah bukan sekadar target angka, tapi cermin dari kemampuan kita mengelola potensi lokal untuk kepentingan masyarakat Kalteng,” pungkas Leonard.
(Sya'ban)
