KUALA KAPUAS – Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Politik Terpadu di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas, Selasa 14 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Usis mengatakan pembentukan Pokja ini merupakan langkah strategis guna memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pengawasan.
“Melalui Pokja ini, pendidikan politik di Kapuas diharapkan bisa berjalan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pendidikan politik tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan perlu melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa.
“Kita ingin masyarakat memahami makna demokrasi, tidak hanya sebagai hak memilih, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas dan persatuan,” lanjutnya.
Usis menegaskan, pemahaman politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang kritis sekaligus konstruktif dalam berpartisipasi di setiap proses pembangunan daerah. Menurutnya, pendidikan politik harus menjadi gerakan kolektif yang menumbuhkan budaya demokrasi sejak dini.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas, Supiansyah, menyampaikan bahwa pembentukan Pokja ini akan menjadi wadah koordinasi bagi seluruh lembaga terkait dalam menyusun program kerja pendidikan politik.
“Kita akan menyatukan visi dan langkah agar kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih, tapi saling memperkuat,” jelasnya.
Selain kegiatan pembentukan Pokja, dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pelaksanaan sosialisasi politik bagi pelajar tingkat SMA dan mahasiswa di wilayah Kabupaten Kapuas. Program ini akan menjadi pilot project bagi upaya peningkatan literasi politik generasi muda.
Supiansyah menuturkan, generasi muda merupakan kunci keberlanjutan demokrasi, sehingga mereka perlu dibekali dengan pemahaman politik yang sehat dan berimbang. “Kita ingin anak-anak muda memahami politik bukan sebagai arena konflik, tetapi sebagai wadah membangun masa depan bangsa,” katanya.
Kasus lain yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah evaluasi pelaksanaan pendidikan politik di tingkat kecamatan yang belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya. Sekda meminta agar setiap kecamatan dapat berinovasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan kerja sama antar lembaga.
Selain itu, Pokja juga akan melakukan pemetaan ulang terhadap daerah yang dianggap rawan konflik sosial menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2025. Data ini nantinya akan digunakan untuk menentukan prioritas wilayah dalam pelaksanaan pendidikan politik terpadu.
Usis menutup rapat dengan mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan Pokja ini bukan sekadar formalitas, tetapi wadah nyata untuk menciptakan masyarakat Kapuas yang cerdas, partisipatif, dan berintegritas dalam kehidupan politik. (ds)
