PALANGKA RAYA – Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi dilema pembangunan. Di tengah dorongan menuju green economy atau ekonomi hijau, provinsi ini masih bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, mengungkapkan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Selama ini Provinsi Kalteng mengandalkan sektor ekstraktif seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang PDRB yang signifikan,” kata Leonard.
Sektor pertambangan dan perkebunan Lanjut Leonard menjadi tumpuan pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalteng.
Namun, kata Leonard, ketergantungan tersebut membuat ekonomi Kalteng mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. “Ketika terjadi larangan atau pembatasan ekspor, isu lingkungan oleh negara Uni Eropa, terhambatnya hilirisasi, maupun fluktuasi harga, pertumbuhan ekonomi Kalteng akan mengalami kontraksi,” ujarnya.
Leonard menambahkan, di sisi lain praktik ekonomi di sektor-sektor tersebut justru masih menimbulkan beban dari aspek lingkungan. Dimana, biaya untuk pemulihan lingkungan beserta mitigasi dampaknya menjadi beban daerah.
“Sementara pendapatan daerah dari kedua sektor tersebut melalui Dana Bagi Hasil dapat ditahan, bahkan tidak disalurkan oleh pemerintah pusat dengan justifikasi efisiensi,” ucapnya.
Leonard menjelaskan, sebagai daerah yang ditetapkan sebagai Pusat Konservasi Internasional, Kalimantan Tengah dibebani sejumlah target indikator pembangunan lingkungan.
“Targetnya meliputi Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission 2060, target FOLU Net Sink 2030, Indeks Ekonomi Hijau, dan Indeks Ekonomi Biru,” paparnya.
Menurut Leonard, tantangan Kalteng kini semakin berat. Pemerintah dihadapkan pada pilihan menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekstraktif sekaligus harus memenuhi capaian target indikator dari aspek lingkungan.
Ia pun mempertanyakan apakah keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bisa benar-benar dicapai.
“Potensi terjadinya trade-off dari aktivitas ekonomi ekstraktif dengan aspek lingkungan di dalam konteks pembangunan di Kaltet mungkinkah kita hindari…? Bagaimana mewujudkan Kalteng sebagai lumbung pangan sekaligus sebagai Pusat Konservasi Internasional dapat berjalan beriringan tanpa terjadi trade-off…?” tutur Leonard.
(Syauqi)












