PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya penyusunan RAPBD 2026 yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan program prioritas daerah.
Fraksi Golkar menilai, anggaran daerah harus menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen keuangan rutin.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana Razak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Fraksi Partai Golkar memandang bahwa RAPBD Tahun 2026 merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Okki.
Ia menegaskan, APBD harus mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan publik untuk kemakmuran rakyat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan wujud konkret dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam mengelola sumber daya publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Okki menyoroti pentingnya sinkronisasi antara visi kepala daerah dan kebijakan fiskal nasional.
“Dalam konteks nasional, RAPBD Tahun 2026 juga harus mampu menjaga sinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam mendukung Program Prioritas Presiden (Asta Cita) serta Program Unggulan Daerah Huma Betang,” ujarnya.
(Syauqi)
6 Juli 2026
12:45
