PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mendorong pemerintah pusat untuk menerapkan skema dana bagi hasil (DBH) yang lebih adil dan proporsional, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kalteng.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Leadership Forum CNN Indonesia: Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita, yang berlangsung di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Oktober 2025.
Edy menilai, meskipun Kalteng menjadi salah satu daerah penyumbang besar penerimaan negara, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan, porsi dana bagi hasil yang diterima daerah masih belum sepadan dengan kontribusinya.
“Kalteng punya potensi luar biasa. Luas perkebunan sawit mencapai 3 juta hektare, belum lagi dari sektor perhutanan dan tambang seperti batu bara, silika, sirkon, hingga bauksit. Tapi kalau kita lihat bagi hasilnya, sangat kecil dibandingkan kontribusi daerah,” ujar Edy.
Menurutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA setiap tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, jumlah yang kembali ke daerah penghasil sangat minim, bahkan tidak mencapai angka triliunan.
“Dana yang kembali ke daerah penghasil hanya sebagian kecil. Padahal, daerah juga menanggung beban sosial dan lingkungan dari aktivitas eksploitasi sumber daya itu,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Edy, menghambat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menjadi kunci konektivitas antarwilayah.
Padahal, infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Edy menegaskan bahwa pembagian hasil yang lebih proporsional bukan sekadar bentuk keadilan fiskal, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.
“Kalau daerah diberi porsi yang pantas, kami bisa membangun lebih cepat, mulai dari pabrik pengolahan hasil tambang dan sawit hingga fasilitas hilirisasi dan logistik. Ini penting untuk memperkuat daya saing daerah,” katanya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. “Pembangunan nasional tidak bisa kuat tanpa daerah yang maju. Keadilan fiskal harus jadi fondasi agar seluruh wilayah bisa tumbuh bersama,” tandas Edy.
(Sya'ban)
23 Juni 2026
12:38
