PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi menekan belanja seremonial dan memprioritaskan anggaran pada sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Langkah ini dinilai penting menyusul turunnya nilai APBD 2026 akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Seruan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalteng, Helmi, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dari sisi belanja, Fraksi Gerindra menilai anggaran harus diarahkan untuk memperkuat layanan dasar masyarakat.
“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama,” ujar Helmi.
Ia menegaskan, belanja yang bersifat administratif dan seremonial harus dikendalikan.
“Belanja yang bersifat administratif atau seremonial perlu dikendalikan agar ruang fiskal dapat lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik,” katanya.
Meski menyoroti sisi efisiensi belanja, Fraksi Gerindra tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kalteng dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Upaya seperti penertiban kendaraan berplat luar daerah dan penataan tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap inovasi pengelolaan pendapatan daerah.
Namun, Helmi menilai kebijakan itu perlu diperkuat dengan sistem digital yang terintegrasi. “Langkah ini penting untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memastikan setiap sumber pendapatan daerah tercatat dan termonitor secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
(Syauqi)
