Pemprov Kalteng Diminta Perkuat Mitigasi Karhutla dan Dukungan bagi UMKM, Petani, serta Nelayan

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Jubir Fraksi Gerindra DPRD Kalteng, Helmi.

– Fraksi Partai Gerindra DPRD (Kalteng) menyoroti pentingnya penguatan anggaran mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberdayaan ekonomi rakyat dalam Rancangan APBD 2026.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalteng, Helmi, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.

Menurut Gerindra, Kalteng menghadapi tantangan besar di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Dengan luas wilayah gambut yang tinggi, potensi kebakaran hutan dan lahan harus tetap diantisipasi.

“Karena itu, alokasi anggaran untuk mitigasi, pengawasan lapangan, serta masyarakat perlu diperkuat,” ujar Helmi.

Fraksi Gerindra menekankan bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. “Kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dini harus menjadi bagian dari prioritas APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026,” katanya.

Selain itu, Gerindra menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian serius agar warga lebih mandiri dan berdaya saing.

“Pemerintah Provinsi perlu memastikan dukungan konkret bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan, baik dalam bentuk akses modal, pelatihan keterampilan, maupun kemudahan distribusi hasil produksi,” tutur Helmi.

Ia menegaskan, sektor riil dan ekonomi rakyat harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi . Karena itu, Fraksi Partai Gerindra menuntut transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pelaksanaan APBD 2026.

“Setiap program yang direncanakan harus disertai indikator kinerja yang jelas, serta pelaporan realisasi yang dapat diakses publik,” ujarnya.

Gerindra juga mendorong Pemprov memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat proses pengadaan secara transparan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan keterbukaan keuangan daerah.

Helmi meyakini, Rancangan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi instrumen nyata untuk memperkuat pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi rakyat, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

(Syauqi)

baca juga ...  Dewan Harapkan Keterlibatan Aktif Seluruh Komponen Masyarakat

Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!