PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menjadwalkan rapat dengan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan yang berinvestasi di Kalteng pada 21 Oktober 2025 mendatang.
Pertemuan itu digelar untuk mengevaluasi rendahnya serapan pendapatan asli daerah (PAD) yang turun.
Langkah ini ditempuh menyusul proyeksi APBD 2026 yang diperkirakan turun drastis akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Situasi itu membuat pemerintah provinsi harus mencari sumber penerimaan baru agar program strategis tetap berjalan.
“Makanya kami mengundang para investor. Enggak boleh diwakilkan, manajer gak boleh, harus direkturnya yang punya kompetensi,” ujar Agustiar Sabran belum lama ini.
Ia menegaskan, rapat tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memastikan kontribusinya terhadap daerah.
Gubernur juga mengultimatum perusahaan yang tidak hadir atau tidak menunaikan kewajiban pajak dan retribusi daerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak segan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha.
“Kenapa tidak, ya kan kami tahu masalah-masalah yang berinvestasi di sini,” kata Agustiar.
Menurutnya, pertemuan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah derasnya investasi.
“Visi misi kami kan bagaimana orang lokal itu menjadi tuan di rumahnya sendiri,” ujarnya.
(Syauqi)
