PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi menyusun proyeksi pendapatan daerah secara lebih realistis dan efisien dalam belanja publik.
Permintaan itu disampaikan menyusul adanya defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang mencapai Rp226 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kalteng, Pipit Setyo Rini, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam nota keuangan tersebut, pemerintah daerah mencatat pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun. Selisih antara keduanya menimbulkan defisit sebesar Rp226 miliar, dengan pembiayaan netto yang juga mencapai jumlah yang sama.
“Fraksi PKB meminta agar proyeksi PAD disusun lebih realistis dan konservatif, menghindari over-estimasi yang berisiko menyebabkan pembiayaan defisit yang tinggi,” kata Pipit dalam penyampaian pandangan umum fraksi.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi sektor potensial seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset milik daerah. Upaya itu dinilai perlu untuk memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa dikurangi.
Selain itu, Fraksi PKB mendorong agar alokasi belanja diarahkan pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, serta pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap agar belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi ditinjau efisiensinya, agar rasio antara belanja langsung dan tidak langsung tetap proporsional,” ujarnya.
PKB juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program provinsi dan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Fraksi ini pun mengingatkan agar aspek keberlanjutan program dijaga, agar tidak terhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran tahun berikutnya.
Terakhir, Pipit menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan internal dan eksternal, termasuk keterbukaan data publik, monitoring realisasi, serta pelaporan berkala.
“Kami menekankan komitmen untuk ikut mengawasi tahap pelaksanaan anggaran agar seluruh program dan kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Kalteng,” katanya.
(Syauqi)
