PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng berhati-hati dalam menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026.
Fraksi menilai, proyeksi pendapatan daerah harus disusun secara realistis agar tidak menimbulkan beban defisit di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kalteng, Pipit Setyo Rini, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Fraksi PKB meminta agar proyeksi PAD disusun lebih realistis dan konservatif, menghindari over-estimasi yang berisiko menyebabkan pembiayaan defisit yang tinggi,” ujar Pipit.
Selain itu, PKB juga mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya optimalisasi sektor-sektor potensial, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset milik daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kontribusi PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Fraksi PKB juga meminta agar alokasi belanja diprioritaskan pada sektor pelayanan dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap agar belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi ditinjau efisiensinya, agar rasio antara belanja langsung dan tidak langsung tetap proporsional,” katanya.
Lebih lanjut, PKB menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Fraksi juga mengingatkan agar setiap program dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran tahun berikutnya.
Pipit menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran harus diperkuat melalui mekanisme internal dan eksternal yang transparan.
“Meminta agar mekanisme pengawasan internal dan eksternal diperkuat, termasuk keterbukaan data ke publik, monitoring realisasi, dan pelaporan berkala,” ujarnya.
Ia menegaskan, Fraksi PKB berkomitmen ikut mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan anggaran. “Kami menekankan komitmen untuk ikut mengawasi tahap pelaksanaan anggaran agar seluruh program dan kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Kalteng,” kata Pipit menutup pandangan fraksi.
(Syauqi)
