PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan tetap memprioritaskan keselamatan transportasi dan pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), meskipun mengalami penyesuaian anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kepala Dishub Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy, mengatakan bahwa efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan setelah adanya penurunan signifikan dana transfer yang berdampak ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Semua kegiatan pasti terdampak, tinggal besar kecilnya saja. Namun prinsipnya, kegiatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan pelayanan publik tetap kami jalankan,” ujar Dedy kepada wartawan di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin, 20 Oktober 2025.
Menurutnya, sejumlah program Dishub Kalteng seperti pembangunan dan perawatan fasilitas keselamatan jalan, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, serta patroli rutin pengawasan ODOL kini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Banyak kegiatan yang kami efisienkan, seperti fasilitas keselamatan jalan dan pembuatan rambu. Tapi yang pasti, pengawasan ODOL tidak boleh berhenti karena ini menyangkut keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Dedy menjelaskan, efisiensi dilakukan dengan cara meninjau ulang rencana kerja dan menyesuaikan jadwal patroli berdasarkan skala prioritas wilayah. Daerah-daerah dengan tingkat pelanggaran ODOL tinggi tetap menjadi fokus utama pengawasan.
“Patroli tetap berjalan, hanya kami atur kembali titik-titik prioritasnya. Misalnya di jalur distribusi utama seperti kawasan pertambangan dan perkebunan yang sering dilalui kendaraan berat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Dishub Kalteng juga terus memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam pengawasan terpadu, terutama di ruas-ruas jalan provinsi yang menjadi jalur logistik utama.
“Koordinasi lintas instansi penting agar pengawasan berjalan efektif meski anggaran terbatas. Kami ingin memastikan arus logistik tetap lancar tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” tambah Dedy.
Lebih lanjut, ia berharap dukungan masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas serta kepatuhan terhadap regulasi muatan kendaraan.
“Efisiensi bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan. Justru kami ingin memperkuat pengawasan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung,” pungkasnya.
(Sya'ban)
