KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Inflasi untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Program BLT Inflasi ini, yang menggunakan dana dari APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, ditujukan khusus bagi warga yang tinggal di tujuh kelurahan di wilayah perkotaan Kabupaten Katingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, dr. Robertus Pamuryanto, kepada awak media pada Kamis (23/10/2025).
Menurut Robertus, alokasi BLT Inflasi ini merupakan langkah strategis dari Pemkab Katingan untuk menanggulangi dampak inflasi yang dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di wilayah perkotaan. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat memberikan sedikit keringanan ekonomi bagi warga yang terdampak lonjakan harga barang pokok.
“BLT Inflasi ini memang dirancang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di tengah kondisi inflasi yang sedang terjadi. Kami berharap, dengan adanya bantuan ini, warga dapat lebih mudah menghadapinya,” kata Robertus.
Kepala Dinas Sosial tersebut juga menjelaskan secara rinci mengenai wilayah penerima manfaat dari program ini. Penyaluran bantuan kali ini hanya difokuskan pada tujuh kelurahan yang ada di Kabupaten Katingan, sementara warga yang tinggal di desa tidak termasuk dalam sasaran bantuan.
“Warga di desa tidak menjadi target penerima BLT Inflasi ini, karena mereka sudah mendapatkan bantuan langsung tunai dari Dana Desa. Jadi, untuk menghindari duplikasi bantuan, kami fokuskan penyaluran ini pada kelurahan,” ungkap Robertus.
Lebih lanjut, Robertus menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan distribusi bantuan sosial di Kabupaten Katingan. Dengan adanya BLT yang bersumber dari Dana Desa bagi penduduk di desa, Pemkab Katingan ingin agar anggaran yang terbatas dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Jika kita memberikan bantuan yang sama kepada warga di desa, maka akan terjadi tumpang tindih dengan program BLT dari Dana Desa. Oleh karena itu, BLT Inflasi yang berasal dari APBD ini kami berikan khusus kepada warga kurang mampu di wilayah kelurahan,” jelas Robertus, memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan sesuai dengan peruntukan anggaran yang ada.
Robertus juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memastikan penyaluran bantuan ini tepat sasaran, dengan memantau secara ketat distribusi dan penerima bantuan di masing-masing kelurahan.
“Kami berkomitmen untuk menyalurkan bantuan ini dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan manfaatnya,” tegas Robertus, menutup penjelasannya. (Kawit)
