PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) terus memperkuat komitmen dalam memperluas ruang partisipasi anak.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, saat membuka kegiatan Temu Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Bawi Bahalap, Kantor DP3APPKB Provinsi Kalteng, Jumat, 23 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Linae menyampaikan bahwa keberadaan Forum Anak memiliki peran penting sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasi mereka dalam proses pembangunan daerah.
“Forum Anak adalah ruang strategis bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi Kalteng yang hebat, visioner, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Linae.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pemenuhan empat hak dasar anak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
Menurutnya, partisipasi anak harus diwujudkan tidak hanya dalam forum formal, tetapi juga dalam berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
“Gunakan forum ini sebagai wadah untuk menyuarakan gagasan dan solusi. Hasil diskusi kalian akan dirangkum sebagai Suara Anak Kalimantan Tengah, yang menjadi bahan pertimbangan penting bagi kebijakan pemerintah daerah,” katanya.
Selain membuka acara, Linae juga memaparkan materi berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Daerah.”
Ia menjelaskan bahwa partisipasi anak merupakan salah satu hak fundamental sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) Pasal 12, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak didengar pendapatnya dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya.
Forum Anak, kata Linae, berfungsi sebagai wadah aman dan inklusif bagi anak-anak untuk mengemukakan aspirasi, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.
Namun, ia juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak partisipasi anak, serta hambatan budaya yang sering kali membatasi ruang berekspresi anak-anak, terutama kelompok rentan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Linae mendorong penguatan digitalisasi partisipasi anak, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah agar keberadaan Forum Anak dapat berkelanjutan.
“Dukungan terhadap Forum Anak bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan melibatkan anak dalam proses pembangunan, kita menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan terbaik mereka,” tegasnya.
(Sya'ban)
