SAMPIT – Kepala Desa Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin Timur (Kotim), Tapea menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024.
Ia menegaskan, seluruh pengelolaan keuangan dan laporan administrasi sepenuhnya telah diserahkan kepada bendahara serta perangkat desa yang bertugas.
“Sejak awal, pengelolaan anggaran sudah saya serahkan ke bendahara. Jadi bukan saya yang memegang uang desa itu. Begitu pula laporannya harusnya mereka yang membuat,” kata Tapea, Senin 27 Oktober 2025 saat ditemui di Sampit.
Hal ini juga sudah ia sampaikan saat klarifikasi ke Inspektorat dan DPMD, ia berharap masyarakat bisa menilai objektif. Jangan sampai persoalan ini dipelintir seolah dirinya yang menggelapkan uang desa.
Tapea mengaku, dirinya menyerahkan pengelolaan tersebut karena tidak dapat mengoperasikan komputer atau gaptek. Sebab itu, ia mempercayakan kepada perangkat desa yang dianggap memahami sistem administrasi digital, termasuk pengelolaan melalui aplikasi Siskeudes. Namun, justru di sinilah muncul persoalan yang kini menjadi masalah.
Ia menuturkan akar masalah berasal dari tidak disusunnya laporan pertanggungjawaban (LPJ) oleh Kasi Pemerintahan Desa, Dori Yulianto, dan bendahara desa, Agus Ariyanto. Dirinya telah berulang kali meminta agar laporan segera diselesaikan sebagaimana arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Gaji perangkat desa sebesar Rp46 juta sebenarnya sudah selesai. Semua ada bukti kwitansinya. LPJ yang belum itu tanggung jawab bendahara dan kasi. Saya sudah menyerahkan ke bendahara, lalu bendahara ke kasi pemerintahan,” jelasnya sembari menunjukkan bukti tersebut.
Tapea menambahkan, seluruh proses telah dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahkan, penyerahan dana dilakukan disaksikan langsung oleh Ketua BPD, Samsis. Dana tersebut sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan desa, seperti pembelian motor, laptop, printer, pakaian mantir, konsumsi rapat, hingga perlengkapan olahraga.
“Jadi jangan sampai saya dituding menggelapkan dana desa. Semua bukti ada, hanya laporan administrasinya yang belum diselesaikan. Saya siap diperiksa, tapi publik juga harus tahu siapa sebenarnya yang lalai,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tapea juga menepis tudingan yang menyebut dirinya menikmati hasil dana desa. Dirinya hidup dengan sederhana dan selama menjabat, seluruh fokus diarahkan untuk pembangunan desa.
Salah satunya dari penyediaan listrik tenaga surya, dimana desa ini belum ada pasokan listrik dari PLN, hingga pengelolaan sumber air bersih dari pegunungan yang seluruhnya menggunakan dana desa.
“Saya bekerja untuk pembangunan desa, bukan memperkaya diri. Kalau melihat kehidupan saya, sangat tidak wajar kalau saya disebut korupsi,” ucapnya.
Dirinya sudah menyampaikan surat perintah pada perangkat desa untuk segera menyelesaikan laporan tersebut namun juga belum ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Kepala Inspektorat Masri, meminta Kepala Desa Tumbang Tawan menindaklanjuti hasil pemeriksaan reguler atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024. Dalam laporan tersebut ditemukan saldo kas akhir tahun sebesar Rp114 juta, belanja kurang bukti Rp46,5 juta, selisih belanja Rp9,2 juta, serta pajak yang belum dipungut sebesar Rp2,2 juta.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Kotim, Yudi Aprianur, membenarkan bahwa APBDes 2025 belum dapat ditetapkan karena administrasi keuangan desa belum tertib dan hasil pemeriksaan belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
(Nardi)
30 Mei 2026
18:43
