PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan melalui dua strategi utama, yakni pendekatan makro dan mikro. Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret merealisasikan target pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
“Perihal langkah konkret Pemprov Kalteng untuk merealisasikan target Pengentasan Kemiskinan, dengan memperhatikan dua strategi utama dalam pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro,” ujar Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Demokrat terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.
Menurut Leonard, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabilitas inflasi merupakan prasyarat utama dalam kebijakan makro untuk menurunkan kemiskinan. Langkah tersebut, kata dia, penting untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.
Upaya pengentasan kemiskinan itu diwujudkan melalui peningkatan sarana dan prasarana dasar, kemudahan akses terhadap informasi, penyediaan layanan publik, serta perluasan kesempatan kerja.
“Khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Leonard menambahkan, lonjakan tingkat kemiskinan di perkotaan juga menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, pembangunan akan difokuskan mulai dari desa sesuai dengan program prioritas Gubernur Kalteng tahun 2026.
Program ini dirancang untuk menjawab permasalahan mendasar dan tantangan utama pembangunan daerah, seperti kemiskinan, kesenjangan pelayanan dasar, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik yang berkualitas.
Sebagai wujud konkret dari arah kebijakan tersebut, Pemprov Kalteng mengintegrasikan seluruh program prioritas daerah ke dalam satu inisiatif bernama Kartu Huma Betang Sejahtera.
Program ini dirancang sebagai instrumen utama untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah, mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, subsidi pangan, hingga pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
Inisiatif itu juga sejalan dengan pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional yang menekankan pentingnya belanja publik berdampak langsung bagi masyarakat.
(Syauqi)
