SAMPIT – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti terjadinya kesenjangan fiskal yang cukup signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, juru bicara Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama RAPBD 2026 adalah menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp 383 miliar, yang berdampak langsung pada kekurangan pembiayaan berbagai sektor strategis hingga Rp 571 miliar.
“Penurunan transfer ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu perlu tindakan nyata untuk memperkuat pendapatan daerah dan mengefisienkan belanja,” ujar Riskon, Rabu 29 Oktober 2025.
Sekretaris Fraksi Golkar ini mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah secara produktif. Selain itu, inovasi pembiayaan pembangunan juga perlu dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha, sinergi CSR, serta peningkatan investasi sektor riil.
“Efisiensi belanja rutin dan peningkatan belanja produktif juga sangat penting agar setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menekankan agar RAPBD 2026 disusun dengan sinkronisasi yang kuat antara perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi, dan pusat, dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam bidang pemerintahan, Fraksi Golkar meminta digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama. Sementara pada sektor ekonomi, penguatan sektor riil seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah.
Ia juga mendukung peningkatan alokasi pendidikan dan kesehatan, namun menegaskan perlunya indikator kinerja yang terukur dan berbasis hasil.
“Kami ingin APBD benar-benar menjadi instrumen strategis pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Riskon. (nardi)
