SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) daerah pemilihan (dapil) I menyampaikan hasil reses beberapa waktu lalu. Dalam laporan yang disampaikan oleh Riskon Fabiansyah, sejumlah persoalan disoroti masyarakat, mulai dari persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga kesehatan dan sosial.
Riskon mengungkapkan bahwa keluhan yang paling banyak muncul berasal dari sektor lingkungan hidup, khususnya terkait jam operasional depo sampah di Kota Sampit yang dinilai tidak fleksibel.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat enggan membuang sampah di depo resmi. “Masalah ini juga dikeluhkan para pengangkut sampah yang tergabung dalam Pedrosa. Kami berharap pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bisa mengevaluasi jam operasionalnya agar lebih menyesuaikan dengan aktivitas warga,” ujarnya, Jumat 31 Oktober 2025
Selain itu, lanjutnya, jumlah depo sampah di Kota Sampit masih belum memadai dibandingkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat, terutama di Kelurahan Pasir Putih dan sekitarnya. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar membangun depo tambahan di wilayah tersebut.
“Kami juga menyoroti konsep awal depo sampah ramah lingkungan yang dulu digagas kepala DLH sebelumnya. Sayangnya konsep itu tidak diteruskan, padahal bisa menjadi ruang publik yang nyaman bagi warga sekitar,” tambahnya.
Masalah berikutnya yang turut dikeluhkan masyarakat adalah drainase di kawasan perkotaan yang kerap tersumbat, seperti di Jalan Pelita dan Jalan MT Haryono. Kondisi ini membuat banjir mudah terjadi saat hujan deras.
“Kami berharap ada langkah pemeliharaan dari dinas teknis serta edukasi kepada masyarakat agar bersama menjaga kebersihan saluran air,” kata Riskon.
Dari bidang ekonomi, warga juga menyoroti keberadaan Koperasi Merah Putih yang secara kelembagaan sudah terbentuk, namun secara operasional belum berjalan karena belum ada kepastian pendanaan dari pemerintah pusat.
Hal ini menyebabkan program peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi belum berjalan optimal.
Kemudian dari sektor olahraga dan kepemudaan, para penggiat olahraga meminta agar pemerintah daerah melepaskan aset di area luar pagar Stadion 29 November Sampit yang masuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang masih milik Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Usulan itu agar pemeliharaan dan pengembangan aset di kawasan tersebut, termasuk lapangan basket, bisa dilakukan lebih mudah dan sesuai standar,” jelas Riskon.
Sementara itu, dari bidang kesehatan dan sosial, keluhan terbesar datang dari masyarakat yang harus menjalani cuci darah.
Banyak warga Kotim yang harus dirujuk ke Palangka Raya karena alat di RSUD dr Murjani Sampit belum mampu menampung seluruh pasien.
“Warga berharap pemerintah daerah menyiapkan rumah singgah di Palangka Raya bagi pasien asal Kotim yang sedang berobat, karena sebagian besar mengalami kesulitan ekonomi dan harus bolak-balik setiap pekan,” ujar Riskon.
Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya menguras tenaga dan biaya, tetapi juga berdampak psikologis bagi keluarga pasien. Bahkan, ada warga yang sampai terpaksa meminta sumbangan di jalan demi bertahan hidup selama mendampingi keluarganya yang menjalani pengobatan di Palangka Raya.
Adapun anggota DPRD Kotim Dapil I yang melaksanakan reses yakni Muhammad Idi, Chindy Maulidtika Yunifa, Angga Aditya Nugraha, Modika Latifah Munawarah, Riskon Fabiansyah, Pardamean Gultom, Suprianto, M Kurniawan Anwar, SP Lumban Gaol, dan M Ramadhana Rahman. (nardi)
