JAKARTA– Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyambut positif arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Tim Pengendalian dan Pengawasan Anggaran (TPAKD) terkait pemerataan akses keuangan sebagai bagian integral dari agenda keadilan sosial.
Politisi asal Maluku ini menegaskan bahwa inisiatif tersebut akan menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia yang kaya potensi namun masih menghadapi tantangan akses pembiayaan.
Kolatlena menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menggali potensi ekonomi lokal. “Arah Pak Airlangga sangat tepat. Pemerataan akses keuangan bukan hanya soal distribusi dana, tapi juga membangun ekosistem pembiayaan yang pro-rakyat,” beber Alimudin, Senin 3 November 2025.
Di Maluku, misalnya, sektor maritim, perikanan, dan UMKM bisa berkembang pesat jika kepala daerah lebih aktif mendorong inklusi keuangan.
Menurut Kolatlena, arahan Airlangga yang menekankan bahwa “pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional” selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan ekonomi nasional.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini mendorong pemerintah provinsi Maluku, di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, untuk mengimplementasikan strategi Rakornas TPAKD melalui program pelatihan vokasi dan platform digital bagi UMKM lokal.
“Di tengah tantangan ekonomi global, penguatan inklusi keuangan menjadi pilar utama menjaga daya saing Indonesia Timur. Mari satukan langkah pusat-daerah untuk keadilan sosial yang nyata,” imbuh Kolatlena.
Rakornas TPAKD yang menjadi ajang strategi nasional ini diharapkan mampu menyatukan upaya antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam memperluas akses kredit murah bagi pelaku usaha kecil.
Kolatlena juga mengajak anggota DPRD Maluku untuk menggelar audiensi lanjutan guna memetakan potensi ekonomi lokal, seperti pengembangan Maluku Integrated Port yang ia dukung sebagai jembatan pemerataan pembangunan.
Dengan dukungan penuh dari DPR RI, inisiatif ini diantisipasi dapat menekan tingkat pengangguran terbuka di Maluku sekaligus memperkuat stabilitas makroekonomi nasional di tengah gejolak global.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan komitmen daerahnya untuk mendorong inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Hendrik bilang percepatan akses keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro , kecil, dan menengah (UMKM).
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan dukungan yang konkret, terutama dalam hal pembiayaan yang mudah diakses dan tepat sasaran,” kata Hendrik saat menghadiri Rakornas TPAKD 2025 di Jakarta.
Gubernur mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank menjadi krusial untuk menutup kesenjangan akses layanan keuangan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Hendrik berharap peran TPAKD di daerah dapat diperkuat agar menjadi penggerak utama inklusi keuangan hingga pelosok.
“Maluku siap menjadi bagian dari gerakan nasional inklusi keuangan. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, pertumbuhan ekonomi dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan daerah terpencil,” pungkas Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
(Adista)
