PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama dalam mewujudkan akses air bersih dan sanitasi layak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Bidang Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Rabu, 5 November 2025.
Dalam sambutannya, Herson menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang air minum dan sanitasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Demi mencapai target air minum dan sanitasi aman, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua unsur,” tegas Herson.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan dan regulasi, sementara sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi teknologi pengelolaan air dan limbah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk berperan aktif dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Menurut Herson, pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menargetkan peningkatan akses air siap minum perpipaan sebesar 40,2 persen dan akses sanitasi aman sebesar 30 persen pada tahun 2029.
Sedangkan di tingkat daerah, RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029 menargetkan 50 persen rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan, 20 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta 40 persen rumah tangga mendapat layanan penuh pengumpulan sampah.
“Pencapaian target ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada perencanaan bersama, berbasis data yang akurat, dan didukung oleh kebijakan yang sinkron antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Herson juga menyoroti pentingnya peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dalam memperkuat koordinasi program air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Ia menegaskan, kolaborasi ini bukan hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga dalam hal perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program, agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui Dinas Kominfo dan Pokja Air Minum dan Sanitasi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat harus digiatkan. Masyarakat perlu tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan bagaimana mereka bisa berpartisipasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Herson mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan air minum dan sanitasi ke depan semakin kompleks, terutama dengan bertambahnya jumlah penduduk, perubahan iklim, serta keterbatasan sumber daya air. Oleh karena itu, inovasi dan kolaborasi berkelanjutan menjadi keharusan agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.
“Visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika semua pihak bergerak bersama. Kolaborasi menjadi pondasi utama untuk menciptakan layanan air minum dan sanitasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
