PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan hingga ke pelosok daerah.
Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa untuk Program Huma Betang Wilayah Tengah dan Barat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 6 November 2025.
Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa Program Huma Betang merupakan salah satu program prioritas utama Pemprov Kalteng dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin merata dan berkeadilan hingga ke pelosok pedalaman. Kami tidak ingin ada anak-anak Kalteng yang tidak bisa sekolah, kuliah, berobat, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan,” ujar Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menjelaskan bahwa seluruh inisiatif pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial akan diintegrasikan melalui Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
“Seluruh masyarakat, termasuk keluarga tidak mampu, berhak memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta bantuan sosial secara setara. Semua inisiatif itu akan diintegrasikan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera,” imbuhnya.
Leonard menambahkan, sejak tahun 2025 Pemprov Kalteng telah memulai sejumlah langkah awal melalui berbagai program strategis, seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, serta bantuan bagi petani dan nelayan.
Dalam Rakor tersebut, Leonard menekankan pentingnya pengelolaan data desa yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan kebijakan. Menurutnya, data desa yang valid akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Huma Betang agar benar-benar tepat sasaran.
“Pemanfaatan data desa yang akurat dan terintegrasi merupakan kunci utama dalam mendukung implementasi Kartu Huma Betang agar benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa data desa yang dikumpulkan akan menjadi data dasar seluruh desa di Kalimantan Tengah, sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara data pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Upaya ini sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tandas Leonard.
Leonard berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam pengumpulan serta pemanfaatan data berbasis kebutuhan masyarakat.
(Sya'ban)
