PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Penegasan ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Lingkungan Hidup Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Kamis, 6 November 2025.
Dalam sambutannya, Yuas Elko menyoroti bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu serius yang perlu ditangani secara sistematis dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Setiap hari, timbulan sampah di Kalimantan Tengah mencapai lebih dari seribu ton. Ini bukan angka kecil, dan tanpa pengelolaan yang baik, dampaknya akan meluas pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah Kalteng masih menerapkan sistem open dumping, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran air tanah, udara, hingga ancaman penyakit.
Karena itu, Yuas menilai diperlukan transformasi menuju sistem pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan.
“Kami mendorong daerah berinovasi dalam mengelola sampah, sebab pemerintah pusat tidak lagi membangun TPA baru. Daerah harus mulai mengembangkan solusi mandiri yang kreatif dan efisien,” ujarnya.
Lebih jauh, Yuas menyebutkan bahwa pengelolaan sampah sesungguhnya bisa menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Sebab, sekitar 35 persen sampah di Kalteng merupakan sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau biogas, sementara sampah plastik bisa dimanfaatkan melalui program bank sampah dan daur ulang berbasis komunitas.
Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah inovasi lokal seperti Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) dan Program Kampung Iklim (Proklim) di Palangka Raya, yang terbukti efektif menekan volume sampah rumah tangga sekaligus menggerakkan ekonomi warga.
“Kita harus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lokal. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Dalam arah kebijakan lingkungan Kalteng ke depan, pemerintah provinsi berencana memperkuat modernisasi sistem pengelolaan sampah dengan menutup area open dumping, membangun sanitary landfill, dan menyiapkan TPA regional berbasis teknologi ramah lingkungan.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga sedang menyiapkan proyek percontohan Waste to Energy (WTE) sebagai langkah menuju transisi energi bersih dan penguatan ekonomi sirkular di daerah.
“Proyek Waste to Energy menjadi wujud nyata transformasi dari pengelolaan limbah menjadi energi terbarukan. Ini sejalan dengan agenda nasional untuk menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan,” katanya.
Menutup sambutannya, Yuas menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan hanya dapat dicapai jika masyarakat ikut terlibat aktif.
“Masyarakat adalah kunci utama keberhasilan. Edukasi lingkungan harus kita mulai sejak dini, agar budaya memilah dan mengurangi sampah tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
(Sya'ban)
