PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan pentingnya membangun kesadaran lingkungan secara kolektif di seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkungan Hidup Tahun 2025, yang digelar di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Kamis, 6 November 2025.
Dalam sambutannya, Yuas menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, serta dunia pendidikan.
“Masyarakat adalah mitra utama dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Kesadaran terhadap pengurangan dan pemilahan sampah harus dibangun sejak dini,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam penanganan sampah di Kalteng bukan hanya pada sisi teknis, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.
Ia mengungkapkan, timbulan sampah di Kalimantan Tengah telah mencapai sekitar 1.259 ton per hari atau setara 459 ribu ton per tahun, dengan kecenderungan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
“Kalau kesadaran masyarakat tidak kita ubah, sebanyak apa pun fasilitas yang dibangun, persoalan sampah tidak akan selesai,” tegas Yuas.
Ia menjelaskan, sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kalteng masih menggunakan sistem open dumping, yang berisiko mencemari lingkungan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah diimbaunya untuk berinovasi, melakukan edukasi lingkungan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengembangkan model pengelolaan sampah terpadu.
Lebih lanjut, Yuas mendorong agar pengelolaan sampah di Kalteng diarahkan pada konsep ekonomi sirkular, yakni memanfaatkan kembali material sampah agar memiliki nilai ekonomi.
“Sampah tidak harus berakhir di TPA. Banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, seperti pengolahan kompos, biogas, maupun daur ulang plastik menjadi bahan industri,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah inisiatif berbasis masyarakat yang telah berjalan di Kalteng, seperti Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) dan Program Kampung Iklim (Proklim), yang berhasil mengurangi timbulan sampah rumah tangga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Selain mendorong peran aktif masyarakat, Pemprov Kalteng juga berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan lingkungan.
Pemerintah tengah menyiapkan langkah menuju modernisasi sistem pengelolaan sampah, termasuk penutupan sistem open dumping, pembangunan sanitary landfill, serta TPA regional berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Kami juga sedang menyiapkan proyek percontohan Waste to Energy (WTE) sebagai inovasi menuju transisi energi bersih di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Yuas menegaskan bahwa Rakorda Lingkungan Hidup 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, sekaligus mempercepat implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan perubahan perilaku masyarakat.
“Kita ingin membangun budaya baru: dari membuang menjadi mengelola, dari mengabaikan menjadi peduli. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga masa depan Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
