KUALA KAPUAS – Wakil Bupati Kapuas Dodo menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Masalah Perempuan dan Anak memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam melindungi dan memulihkan korban kekerasan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas tingkat Kabupaten Kapuas yang digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis 6 November 2025.
Rakor diikuti unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, serta perwakilan instansi penegak hukum. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menciptakan sistem perlindungan perempuan dan anak yang terpadu dan berkeadilan.
Dalam arahannya, Dodo menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang panjang. Karena itu, Satgas harus hadir bukan sebagai formalitas kelembagaan, melainkan sebagai pelindung yang bekerja nyata di lapangan.
“Satgas di tingkat kabupaten maupun kecamatan harus menjadi ujung tombak perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan. Mereka harus memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi serta tidak ada lagi kasus yang luput dari penanganan,” tegasnya.
Wabup Dodo juga memaparkan empat fokus utama Rakor kali ini, yakni memperkuat komitmen lintas sektor, mengoptimalkan mekanisme koordinasi antar lembaga layanan, meningkatkan kapasitas anggota Satgas di semua tingkatan, serta menyusun strategi bersama dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di Kapuas.
“Langkah-langkah ini sejalan dengan tekad kita untuk mewujudkan Kapuas ‘Bersinar'—bersih dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Kapuas, dr Tri Setya Utami, menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan kasus kekerasan lebih cepat, tepat, dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya isu sosial, tetapi juga kemanusiaan.
“Kasus kekerasan bisa terjadi di sekitar kita, bahkan dalam keluarga sendiri. Karena itu, empati dan sinergi semua pihak sangat dibutuhkan. Satgas harus hadir dengan edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat,” ucap Tri Setya.
Menutup kegiatan, Wakil Bupati Dodo mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja kolaboratif berbasis empati. “Kita harus hadir dengan hati, bukan hanya menjalankan aturan. Dengan kepedulian bersama, Kapuas bisa menjadi daerah yang ramah perempuan dan layak anak,” tutupnya. (ds)
