SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2026.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Kegiatan Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025, Senin 10 November 2025.
Menurut Irawati, Rakordalev menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan selaras, efektif, serta tepat sasaran.
Forum tersebut juga menjadi sarana untuk mengevaluasi capaian dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan pembangunan hingga triwulan ketiga tahun ini.
Ia menjelaskan, arah pembangunan Kotim telah diatur melalui sejumlah dokumen perencanaan utama, di antaranya Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kotim 2025-2045, Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kotim 2025-2029, serta Perbup Nomor 25 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026. Seluruhnya menjadi pedoman dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah yang sejahtera, bermartabat, maju, dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi Kotim selama dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Tahun 2023 meningkat 1,81 persen dan pada 2024 mencapai 4,10 persen. Capaian ini tentu menjadi dasar bagi kita untuk terus mendorong percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Namun demikian, Irawati menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 akan menghadapi tantangan berat akibat penurunan TKD dari Rp1,71 triliun pada 2025 menjadi Rp1,38 triliun. Ia menilai kondisi tersebut memerlukan strategi efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta peningkatan kolaborasi lintas sektor agar target pembangunan daerah tetap tercapai sesuai RPJMD dan RKPD.
“Dengan keterbatasan fiskal, kita harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam mengelola keuangan daerah. Tujuannya agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap meningkat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Irawati juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran tahun 2025 yang hingga Oktober baru mencapai sekitar 56,06 persen dari total pagu belanja Rp2,38 triliun. Padahal, idealnya hingga akhir triwulan III penyerapan anggaran sudah berada di kisaran 85 persen dengan realisasi fisik di atas angka tersebut.
Kondisi ini, kata dia, menunjukkan masih adanya kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek perencanaan, pengadaan barang dan jasa, maupun administrasi keuangan. Ia pun meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program.
“Melalui forum Rakordalev ini, saya harap setiap perangkat daerah dapat melakukan evaluasi objektif terhadap capaian kinerja, segera memperbaiki kegiatan yang belum mencapai target, dan memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan berjalan saling melengkapi,” ucapnya.
“Mari kita jaga komitmen dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan,” tandasnya. (nardi)
