PALANGKA RAYA – Tekanan fiskal mulai terasa di Kalimantan Tengah (Kalteng) setelah pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dampaknya, proyeksi APBD 2026 diperkirakan merosot tajam.
Di tengah situasi itu, DPRD Kalteng menilai pemerintah daerah perlu bekerja lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, sumber-sumber PAD yang selama ini ada memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
“Sebenarnya bisa, beberapa sumber PAD kita kan belum maksimal, pendapatan air permukaan, alat berat, BBM kan bisa ditingkatkan,” kata Purdiono, Sabtu, 15 November 2025.
Namun, ia menilai progres kinerja dinas terkait belum menunjukkan upaya signifikan. “Tidak ada upaya tapi kita menargetkan lebih tinggi diberi teguran. Ketika tidak tercapai kan nanti defisit,” ucapnya.
Salah satu titik rawan yang disoroti adalah kebocoran pajak BBM. Purdiono mengatakan pengawasan akan diperketat melalui penambahan pos pemantauan di sejumlah perbatasan untuk memantau keluar masuk distribusi bahan bakar tersebut.
“Sudah dibuat pos dan itu akan lebih intensif lagi. Kami juga siap nanti turun beserta badan pendapatan,” ujarnya.
Ia menyebut potensi pendapatan dari sektor pajak BBM sangat besar jika dikelola dengan optimal. “Pasti triliunan tapi lebih rinci nanti di badan pendapatan,” kata dia.
(Syauqi)
3 Juli 2026
06:02
