PALANGKA RAYA – Implementasi Program Makan Bergizi (MBG) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi tantangan berat akibat kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Untuk mengatasi kendala logistik dan distribusi yang tinggi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyiapkan empat strategi utama, termasuk pembentukan pusat distribusi (hub) komoditas di zona-zona strategis.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalteng, Herson B. Aden dalam Diskusi Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG di Neo Palma Hotel Palangka Raya, Senin 17 November 2025.
Herson mengingatkan bahwa implementasi program di Kalimantan Tengah memiliki tantangan tersendiri.
“Karakter wilayah yang luas, jumlah penduduk yang tersebar, serta jarak antardesa yang dipisahkan sungai, hutan, dan rawa membuat distribusi ke sekolah-sekolah tidak selalu mudah,” kata Herson.
Menurutnya, selain jarak sekolah yang berjauhan, akses antarwilayah yang berbeda-beda turut memengaruhi kelancaran program. Di perkotaan, akses darat cukup memadai, namun banyak desa terpencil masih bergantung pada transportasi sungai, jalan tanah, hingga jalur yang sangat dipengaruhi cuaca.
“Kondisi ini menyebabkan biaya logistik tinggi dan distribusi membutuhkan waktu lebih lama. Di sisi lain, keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa wilayah juga berdampak pada proses pelaporan dan pemantauan program secara real-time,” kata Herson.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah langkah strategis di antaranya memperkuat regulasi daerah dengan menempatkan Program MBG sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD serta mengoptimalkan koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Perdagangan, Koperasi dan UMKM .
Tujuan kata Herson, untuk memastikan implementasi berjalan terintegrasi serta membangun ekosistem rantai pasok lokal, melibatkan petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penyedia bahan pangan utama.
Selain itu, Pemprov merancang sejumlah solusi teknis untuk mengatasi persoalan geografis, antara lain pertama, pembentukan hub distribusi komoditas pada zona-zona strategis untuk memotong rantai pasok menuju desa terpencil.
Kedua, pemberdayaan koperasi desa dan BUMDes sebagai penyedia bahan pangan utama bagi sekolah. Ketiga, penggunaan moda transportasi yang sesuai kondisi wilayah seperti perahu motor, kendaraan roda tiga, dan cold box portable. Keempat, peningkatan pemetaan digital aksesibilitas sekolah terpencil agar perencanaan distribusi dapat dilakukan lebih tepat.
Meski dihadapkan pada tantangan geografis, Herson tetap optimis Program MBG dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalteng.
“Konsistennya permintaan pangan dari sekolah-sekolah diyakini mampu mendorong produksi komoditas lokal, memperluas pasar bagi petani dan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan pengolahan pangan”, ungkapnya.
(Syauqi)
