PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, di Aula Bapperida Kalteng, Kamis 20 November 2025.
Kegiatan yang digelar sebagai bentuk konsolidasi lintas sektor tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi dan sinkronisasi program dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan di Bumi Tambun Bungai.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo mengatakan, seperti di ketahui bersama, Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan juga global dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat secara berkesinambungan
“Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030, yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang d Sidang Umum PBB pada September 2015,” ucapnya.
Namun, jika ditinjau dari capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Februan 2025, TPT perkotaan terus turun, sedang di pedesaan mengalami kenaikan.
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kita perlu lebih optimal lagi dalam meningkatkan lapangan kerja di pedesaan untuk lebih menyerap tenaga kerjanya, agar dapat mengurangi potensi terjadinya migrasi, termasuk migrasi masyarakat miskin dari pedesaan ke perkotaan,”tambahnya.
Hal itu harus mendapatkan perhatian, karena lapangan kerja di kota umumnya memiliki kualifikasi pendidikan atau skill lebih tinggi. Dikhawatirkan jika masyarakat desa yang bermigrasi tidak memiliki pendidikan atau skill mumpuni, maka berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan di perkotaan
“Seperti diketahui bahwa kemiskinan dapat menghasilkan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat,” lanjutnya.
Keterbatasan tersebut tidak hanya mencakup kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kurangnya kualitas hidup secara umum.
“Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah periode Maret 2025 berada di angka 5,19% atau sebanyak 147.800 jiwa, menurun dibandingkan periode September Tahun 2024 yang sebesar 5,26% atau sebanyak 149.240 jiwa,” tuturnya.
Untuk itu, berharap masukan agar dokumen itu nantinya dapat menjadi panduan kita dalam proses perencanaan lainnya
“Dalam penanggulangan kermiskinan, kita juga harus update kebijakan terbaru dari pemerintah pusat untuk kita kolaborasikan di daerah. Sebagai contoh Program Sekolah Rakyat. Program Makan Bergizi Gratis, serta Program Koperasi Merah Putih,” ungkapnya. (yud)
24 Mei 2026
13:08
