PALANGKA RAYA – Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalimantan Tengah (Kalteng), baik milik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak mendapatkan alokasi anggaran pelatihan kerja dari pemerintah pusat pada tahun ini.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggarakan program pelatihan tersebut.
Kepala Disnakertrans Kalteng, Farid Wajdi, mengungkapkan hal ini saat diwawancarai di Palangka Raya. Pihaknya telah menyampaikan permohonan bantuan kepada Komisi IX DPR RI, yang membidangi ketenagakerjaan, saat kunjungan kerja ke Kalteng baru-baru ini.
“Waktu itu kami hanya menitip saja bahwa tahun ini kan Balai Latihan Kerja di Kalteng baik milik provinsi maupun kabupaten/kota tidak mendapat anggaran pelatihan kerja dar Kementrian karena efisiensi,” ujar Farid baru-baru ini.
Ketiadaan anggaran dari pusat berdampak langsung pada kuota peserta pelatihan untuk BLK di tingkat Kabupaten. Farid menjelaskan, hal ini berarti para pencari kerja yang ingin meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka melalui pelatihan, untuk sementara waktu, belum dapat dilatih sebagaimana mestinya.
“Artinya teman-teman yang para pencari kerja yang ingin meningkatkan kualitas dengan pelatihan itu sementara belum bisa dilatih sebagai mana mestinya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, jika jumlah pendaftar membludak, jumlah yang bisa dilatih sangat terbatas karena keterbatasan paket latihan kerja yang dilaksanakan oleh BLK di tingkat kabupaten.
“Kalau di BLK provinsi jalan karena anggaran dari APBD provinsi kita ada,” kata dia.
Meskipun menghadapi kendala anggaran pusat, Farid memastikan bahwa program peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap menjadi prioritas Gubernur Kalteng pada tahun depan.
“Itu tadi meningkatkan kompetensi para pencari kerja. Sehingga bidang-bidang yang selama ini relatif sulit dimasuki ini akan mudah karena mereka akan memenuhi kompetensi untuk masuk dibidang itu,” pungkasnya.
(Syauqi)
