SAMPIT – Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat dengar pendapat bersama PLN Kalimantan Tengah (Kalteng), sejumlah perusahaan, pemerintah daerah, serta pihak terkait. Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan jaringan listrik menuju desa–desa yang hingga kini masih belum teraliri listrik, Senin 24 November 2025.
Sebanyak 12 desa masuk dalam program pembangunan jaringan listrik tahun 2025 dan selesai Maret 2026, untuk Kecamatan Bukit Santuai yakni Tumbang Batu, Luwuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Torung, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tumbang Sapia, Tumbang Kania, Tumbang Payang dan Tumbang Saluang. Sedangkan Kecamatan Cempaga Hulu yaitu Selucing dan Tumbang Koling.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha menjelaskan hasil rapat diungkap fakta bahwa persoalan utama belum direalisasikan listrik sejumlah daerah bukan terletak pada anggaran, melainkan kendala perizinan dan infrastruktur penunjang pembangunan di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa Setda Kotim hadir dan menyatakan perizinan bisa dilaksanakan sehingga pekerjaan pembangunan jaringan listrik bisa dilaksanakan.
“Alhamdulillah hari ini semua pihak berkumpul untuk mengetahui kendalanya dan izin sudah disetujui. Dengan begitu PLN bisa segera memulai pembangunan,” ujarnya.
Angga menyebut masih terdapat 25 desa di Kotim yang belum menikmati listrik, sementara tahun ini ada 12 desa yang sudah masuk dalam program pembangunan, diharapkan tahun depan semua desa sudah masuk dalam program pembangunan jaringan listrik.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan perusahaan sekitar desa dalam mempercepat pemerataan listrik. Empat perusahaan di Mentaya Hulu menyatakan kesediaan mendukung pembangunan jaringan listrik ke desa sekitar, sebelumnnya pembangunan listrik terkendala izin dari perusahaan.
“Alhamdulillah empat perusahaan hadir dan setuju menyalurkan listrik di Mentaya Hulu. Ada dua opsi, pertama mengikuti jaringan PLN atau kedua memanfaatkan suplai daya dari perusahaan,” kata Angga.
Ia menjelaskan bahwa opsi melalui perusahaan lebih memungkinkan karena infrastruktur listrik masih belum memadai. Nantinya daya listrik di perusahaan akan ditambah khusus untuk disalurkan ke desa–desa yang belum dijangkau.
Sementara itu, Pulau Hanaut tetap menggunakan skema pembangunan jaringan PLN, mengingat anggarannya telah tersedia dan sudah masuk program kerja.
Sementara itu, Manager PLN UP2K Kalteng Sugianto menjelaskan bahwa pembangunan 12 desa di Kotim merupakan bagian dari roadmap listrik desa tahun 2025. Program tersebut menggunakan anggaran belanja tambahan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang kemudian ditugaskan kepada unit pelaksana di tingkat provinsi.
“Total 12 desa di Kotim ini bagian dari 33 desa yang kita kerjakan di November 2025 se-Kalteng. Target penyelesaiannya Maret 2026,” jelasnya.
Sugianto mengungkapkan bahwa rasio elektrifikasi desa di Kalteng masih berada di angka 83,39 persen. Dari 14 kabupaten, masih ada tiga daerah yang rasio elektrifikasinya di bawah 70 persen, yakni Seruyan, Katingan, dan Murung Raya.
“Masih banyak yang perlu dikejar. Karena itu kami menyusun roadmap penyelesaian seluruh desa di Kalteng secara bertahap hingga 2029,” tegasnya.
Ia turut mengapresiasi peran perusahaan besar swasta (PBS) yang dinilai sangat mendukung program listrik desa.
Menurutnya, untuk memulai pembangunan jaringan listrik bergantung pada tiga hal utama: kesiapan infrastruktur, kelengkapan perizinan, dan pembebasan tanam tumbuh.
“Tiga hal itu kuncinya adalah kolaborasi semua pihak agar pembangunan bisa berjalan lancar,” ungkap Sugianto. (nardi)
