PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung menegaskan kembali komitmen Gubernur H Agustiar Sabran dalam mengeksekusi program-program strategis pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan.
”Semangat itu tercermin kuat dalam Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang manfaat totalnya mencapai Rp2 juta per penerima, mencakup berbagai bentuk bantuan sesuai kebutuhan,”ucapnya.
KHBS tidak hanya menyasar konsumsi jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.
“Bapak Gubernur selalu menekankan, pembangunan jangan dimulai dari kota yang sudah maju, tapi dari wilayah terpencil terlebih dahulu. Data yang masuk pun diarahkan agar daerah tertinggal diprioritaskan,”tambahnya.
Selain itu juga pentingnya “peningkatan Pendapatan Asli Daerah” melalui kebijakan seperti kewajiban penggunaan plat KH dan pemanfaatan Bank Kalteng sebagai lokomotif ekonomi daerah.
“Optimistis pada 2026 akses listrik dan internet akan semakin merata sehingga menunjang percepatan pembangunan pendidikan tinggi,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut satu per satu pimpinan perguruan tinggi menyampaikan apresiasi, usul, dan masukan. Universitas Palangka Raya (UPR) menilai program Satu Rumah Satu Sarjana merupakan langkah sangat tepat mengingat minimnya anak desa yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. UPR menegaskan siap mendampingi calon mahasiswa, termasuk yang bercita-cita masuk Fakultas Kedokteran, sejak jenjang SMA.
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) mengapresiasi intensitas kunjungan Gubernur ke kampus-kampus di Palangka Raya yang dinilai mampu meningkatkan motivasi anak muda untuk kuliah. UMPR berharap perhatian serupa menjangkau perguruan tinggi di kabupaten.
Dari UIN Palangka Raya, mengemuka masukan soal penguatan transportasi udara dan darat untuk membuka konektivitas dan meningkatkan kunjungan ke Kalteng, yang pada akhirnya berkontribusi pada PAD. Mereka juga mendorong optimalisasi CSR perusahaan untuk mendukung program pendidikan.
Sejumlah kampus lain, seperti Universitas Kristen Palangka Raya, IAKN, IAHN Tampung Penyang, Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, STMIK Palangka Raya, hingga perguruan tinggi kesehatan dan ekonomi di Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Buntok, Lamandau, Seruyan, Sukamara, dan Murung Raya, menyampaikan kebutuhan konkret Perluasan jenis beasiswa, bukan hanya untuk mahasiswa kurang mampu tapi juga beasiswa prestasi dan mahasiswa tingkat akhir. Penyediaan rusunawa/asrama bagi mahasiswa dari wilayah terpencil dan pesisir.
Selanjutnya, memfasilitasi kursus bahasa asing agar lulusan berdaya saing global. Penguatan program vokasi, magang, dan penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan di Kalteng. Penambahan smart board, pembangunan gedung perkuliahan, hingga hibah riset untuk dosen. Banyak pula kampus mengusulkan agar pertemuan seperti malam itu dijadwalkan rutin, menjadi forum koordinasi dan sarana menjalin kerja sama, baik antar kampus maupun dengan pemerintah daerah dan dunia usaha.
Menanggapi berbagai masukan, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan keterbukaan para pimpinan perguruan tinggi. Pertemuan ini merupakan bagian dari semangat Hasupa Hasundau, duduk bersama, berdialog, dan mencari solusi untuk kemajuan bersama.
“Ini sejalan dengan visi misi kami dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak. Saya ingin masyarakat Dayak menjadi tuan rumah di tanah sendiri,” lanjutnya.
Kalimantan Tengah adalah provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun kekayaan itu baru bisa terasa luas manfaatnya jika didukung Sumber Daya Manusia yang unggul. Pemerintah provinsi pun terus menagih komitmen perusahaan untuk menjalankan kewajiban CSR, menyerap tenaga kerja lokal, dan menyediakan ruang magang bagi mahasiswa.
“Kami sudah turun langsung ke pelosok, melihat sendiri kondisi sekolah-sekolah bahkan hingga SD. Pendidikan adalah salah satu faktor pemutus rantai kemiskinan. Karena itu, kami mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan memastikan di daerah kita, program-program itu berjalan,” tuturnya.
“Pentingnya mendorong anak-anak daerah untuk kuliah di perguruan tinggi di Kalteng, tanpa menutup peluang yang ingin melanjutkan ke luar daerah, serta harapan agar ke depan, ketika kondisi fiskal memungkinkan, dapat diberikan insentif khusus bagi rektor dan perguruan tinggi yang berkontribusi besar meningkatkan kualitas pendidikan,” bebernya.
Sejumlah pertanyaan dari pimpinan perguruan tinggi berpusat pada skema dan keberlanjutan beasiswa, termasuk apakah akan ada beasiswa untuk mahasiswa semester baru, penambahan kuota beasiswa untuk kampus tertentu, bantuan mahasiswa tingkat akhir, hingga dukungan biaya hidup bagi mahasiswa dari daerah sangat jauh.
“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen tidak mengurangi anggaran pendidikan,” urainya.
Bahkan, memastikan Kartu Huma Betang Sejahtera akan menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu mahasiswa. “Komitmen kami adalah tidak mengurangi anggaran untuk pendidikan. Terlebih ada Kartu Huma Betang, kami pastikan semua mahasiswa mendapatkannya. Kita ingin program ini benar-benar mensejahterakan mahasiswa di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Besaran beasiswa, telah disusun berdasarkan kajian bersama sejumlah perguruan tinggi, termasuk UPR. Namun membuka ruang untuk dukungan lain melalui KHBS dan menggandeng CSR perusahaan, sehingga kebutuhan khusus seperti beasiswa prestasi, beasiswa mahasiswa tingkat akhir, maupun bantuan biaya hidup bisa dipenuhi secara bertahap.
“Pertemuan juga menyepakati sejumlah poin penting yang menjadi arah bersama. Pertama, peningkatan akses pendidikan tinggi melalui penguatan program Satu Rumah Satu Sarjana dan perluasan ragam beasiswa. Kedua, pemerataan infrastruktur pendidikan, termasuk digitalisasi, jaringan listrik dan internet, pengadaan smart board, asrama, serta pembangunan gedung kampus,” lanjutnya.
Ketiga, penguatan SDM dan daya saing mahasiswa melalui pendampingan sejak SMA, pelatihan bahasa asing, program vokasi yang link-and-match dengan dunia industri, dan pembukaan lebih luas kesempatan magang. Keempat, optimalisasi kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan lewat CSR untuk mendukung pendidikan, riset, dan pengembangan kampus.
“Dalam hal ini juga menyambut baik usul penyelenggaraan pertemuan rutin. Pemerintah Provinsi berkomitmen memfasilitasi forum komunikasi pimpinan perguruan tinggi minimal tiga bulan sekali, dilengkapi dengan rapat kerja dan penandatanganan MoU yang berkelanjutan,” tuturnya
Rapat silaturahmi malam itu ditutup dengan harapan besar: agar semua gagasan tidak berhenti di meja diskusi, tetapi segera diwujudkan dalam program nyata di kampus-kampus dan desa–desa.
“Dengan sinergi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, Kalimantan Tengah menatap masa depan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan serta melahirkan lebih banyak sarjana dari setiap rumah di penjuru Bumi Tambun Bungai,” ungkapnya. (yud)
