PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggenjot penyerapan anggaran di Triwulan IV tahun 2025. Pasalnya, hingga 31 Oktober 2025, realisasi keuangan APBD Kalteng secara umum masih rendah.
Data menunjukkan, realisasi keuangan per 31 Oktober seharusnya mencapai 90%. Namun, capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng baru menyentuh angka Rp 5,1 Triliun lebih, atau sekitar 61,28% dari total pagu anggaran perubahan Rp 8,35 Triliun. Terdapat deviasi sekitar 28 persen dari target yang telah ditetapkan.
Kondisi ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025. Rakor yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sunarti ini bertujuan memantau, mengevaluasi, dan mengidentifikasi hambatan penyerapan anggaran guna mencari solusi percepatan.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sunarti, ditekankan bahwa pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan Kalteng yang merata dan berkeadilan.
Meskipun didorong untuk melakukan percepatan, Gubernur memberikan peringatan keras agar OPD tidak hanya fokus pada target kuantitas semata.
“Rakor ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan, guna memastikan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Sunarti, mengutip pesan Gubernur.
Gubernur mengapresiasi tiga Perangkat Daerah Provinsi dan tiga Pemerintah Kabupaten yang serapan anggarannya sudah tinggi, meminta mereka untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan mengedepankan kualitas kegiatan.
“Namun demikian, seperti tadi dilaporkan, secara umum realisasi anggaran keuangan dan fisik, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalteng, sampai Bulan Oktober 2025, masih belum mencapai target,” tambahnya.
Untuk mencapai target yang tersisa kurang dari 20 hari di Triwulan IV, diperlukan komitmen seluruh pihak. Efisiensi juga perlu dijawab dengan inovasi serta kerja sama.
Gubernur menekankan pentingnya belanja yang berkualitas. “Perlu saya ingatkan, jangan hanya mengejar target, kemudian asal belanja. Serapan anggaran bukan hanya bagus, tetapi programnya harus bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga wajib diselaraskan dengan ASTA CITA Presiden dan Visi Kalteng Berkah Kalteng Maju, terutama Program Prioritas Huma Betang Sejahtera.
Melalui Asisten Administrasi Umum, Gubernur Agustiar turut mengimbau agar pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Selain itu, optimalisasi belanja produk buatan dalam negeri ditekankan untuk memajukan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.
Sebagai informasi belanja APBD tertinggi diraih oleh 3 perangkat daerah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng, realisasi keuangan Rp 70,8 Miliar lebih atau 87,45% dari total pagu anggaran perubahan Rp 81 Miliar lebih, sedang realisasi fisik mencapai 91,28%.
Peringkat kedua diraih oleh Dinas Perhubungan, Realisasi keuangan Rp 30,8 Miliar lebih atau 82,55% dari total pagu anggaran perubahan Rp 37,4 Miliar lebih, sedangkan realisasi fisik 100%.
Dan peringkat ketiga Biro Perekonomian, realisasi keuangan sebesar Rp 1,6 Miliar lebih atau 82,19% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2,05 Miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 84,00%.
Sedangkan Belanja APBD terendah terdapat 3 Perangkat Daerah yaitu pertama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalteng, Realisasi keuangan Rp 56,2 Miliar lebih, atau 20,23% dari total pagu Anggaran perubahan Rp 278,3 Miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 45%.
Kedua Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, realisasi keuangan sebesar Rp 158 Miliar lebih atau 24,93% dari total pagu anggaran perubahan Rp 636 Miliar lebih, sedang realisasi fisik 26,43%
Ketiga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalteng, realisasi Keuangan Rp 70,7 Miliar lebih atau 32,59% dari total Pagu anggaran perubahan sebesar Rp 217,2 Miliar Lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 37,79%.
Sementara itu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng capaian Realisasi keuangan Rp 14,9 Triliun lebih atau 57,04% dari Total pagu anggaran Rp 26,2 Triliun lebih, sedangkan Realisasi fisik sebesar 62,24%, masih -27,96% dari target 85% per tanggal 31 Oktober 2025 (realisasi keuangan masih rendah).
Untuk belanja APBD tertinggi 3 kabupaten/kota diraih oleh Kabupaten Katingan, realisasi keuangan Rp 1 Triliun lebih atau 70,20% dari total pagu anggaran Rp 1,4 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 72,77%
Disusul Kota Palangka Raya, realisasi keuangan Rp 1,02 Triliun lebih atau 67,63% dari total pagu anggaran Rp 1,5 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 76,13% dan Kabupaten Gunung Mas, realisasi keuangan Rp 926,2 Miliar lebih atau 66,86% dari total pagu anggaran Rp 1,3 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 69,11%.
Belanja APBD terendah 3 kabupaten/kota adalah pertama Kabupaten Barito Utara, realisasi keuangan Rp 1,4 Triliun lebih atau 47,00 % dari total pagu anggaran Rp 3,08 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik sebesar 60,41%
Kedua Kabupaten Kapuas, realisasi keuangan Rp 2,1 Triliun Lebih atau 49,39% dari total pagu anggaran Rp 4,2 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 55,45% dan ketiga Kabupaten Seruyan, realisasi keuangan Rp 713,7 Miliar lebih atau 50,38% dari total pagu anggaran Rp 1,4 Triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 53,54%.
(Syauqi)
3 Juli 2026
06:02
