PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat langkah percepatan pembangunan sanitasi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sanitasi demi mencapai target yang telah ditetapkan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurut Herson, forum evaluasi menjadi bagian penting dalam memperbaiki strategi serta menyelesaikan berbagai kendala di daerah.
Ia mengingatkan agar setiap target yang belum terpenuhi dapat segera dikejar melalui langkah percepatan yang tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat sasaran.
Pembangunan sanitasi, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada sektor air bersih, sanitasi layak, serta permukiman berkelanjutan. Program ini juga selaras dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Namun, capaian sanitasi aman di Kalteng pada tahun 2024 tercatat baru 11,07 persen, sedangkan target nasional berada pada 30 persen, sehingga masih terdapat kesenjangan yang harus dikejar.
“Diperlukan upaya komprehensif mulai dari aspek regulasi, teknis, kelembagaan, hingga pelibatan masyarakat untuk menutup gap yang ada,” ujar Herson.
Untuk tahun 2025, sejumlah langkah strategis akan ditempuh melalui implementasi SSK Milestone 1-3 di Kabupaten Kapuas dan Seruyan, serta penguatan Milestone 4 di Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara.
Selain itu juga dilakukan finalisasi Roadmap Sanitasi Provinsi 2025–2029; pendampingan penyusunan SSK Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau; Coaching Clinic di berbagai daerah; serta pembinaan berkelanjutan dari Pokja Provinsi ke kabupaten/kota.
Pemprov juga mengusulkan dua daerah, Pulang Pisau dan Palangka Raya, menjadi penerima pendampingan PPSP pusat pada tahun 2026.
Lebih jauh, Herson meminta sepuluh kabupaten untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi layanan sanitasi skala diperluas, sekaligus menyiapkan rencana tindak lanjutnya.
Seluruh daerah juga diminta menyampaikan laporan implementasi SSK kepada pemerintah pusat dan pemprov untuk sinkronisasi data.
Ia menegaskan bahwa sanitasi menjadi faktor penting dalam mendukung penurunan stunting serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) di Kalteng.
“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi menyangkut masa depan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, komitmen kita harus semakin kuat,” tutupnya.
(Sya'ban)
