PALANGKA RAYA – Perubahan iklim telah menjadi tantangan global dengan dampak nyata yang semakin dirasakan, termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Herson B. Aden menyoroti dampak ekstrem iklim yang sedang terjadi di wilayah lain di Indonesia.
“Di Indonesia sendiri, kejadian terbaru akibat iklim ekstrem sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang sedang mengalami banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan kerugian yang sangat besar,” ujar Herson dalam kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi Kalteng di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Selasa, 2 Desember 2025.
Herson juga menegaskan bahwa Kalteng merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data historis, Kalteng menghadapi kebakaran hutan dan gelombang panas akibat El Nino pada 2015, banjir berulang sejak 2010 hingga 2024, serta tren peningkatan suhu dan kejadian ekstrem lainnya.
Kondisi hidrologi, karakteristik lahan gambut, luasnya kawasan hutan, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat menuntut adanya perencanaan adaptasi yang terarah, ilmiah, dan dapat diimplementasikan lintas sektor.
Pemerintah pusat, kata Herson, telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui ratifikasi Paris Agreement.
“Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui ratifikasi Paris Agreement yang dituangkan dalam NDC (Nationally Determined Contribution), dan kini diperkuat lagi melalui SNDC (Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim),” tambahnya.
Oleh karena itu, penyusunan Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kalteng dinilai strategis untuk mengidentifikasi risiko, merumuskan langkah adaptasi, serta mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah.
Herson menekankan pentingnya sinergi dalam penyusunan dokumen tersebut.
“Saya meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mencermati isi dokumen ini agar selaras dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Syauqi)
