PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Sutik menilai penindakan terhadap para pelangsir bahan bakar minyak (BBM) merupakan situasi yang dilematis atau serba salah.
“Kita serba salah juga, paling pelangsir itu hilang itu paling seminggu habis itu masuk lagi,” ujar Sutik di Palangka Raya, Senin, 15 Desember 2025.
Sutik menjelaskan dilema tersebut muncul karena di satu sisi, aktivitas pelangsir melanggar aturan dan menimbulkan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun di sisi lain, para pelangsir justru membantu mendistribusikan BBM ke daerah pelosok yang minim akses SPBU resmi.
“Serba salah kita larang pelangsir, tapi di daerah (terpencil sangat terbantu oleh pelangsir), jadi serba salah. Kalau bisa itu ditambah kuota BBM,” katanya.
Politisi dari fraksi Gerindra ini menyoroti kelangkaan BBM yang sempat terjadi di beberapa daerah, termasuk di Palangka Raya dan Sampit, di mana stok Pertamax sempat langka selama lebih dari seminggu. Menanggapi jawaban pihak Pertamina sebelumnya yang menyatakan kuota BBM sudah cukup jika disesuaikan dengan jumlah kendaraan berpelat KH, Sutik memiliki pandangan berbeda.
“Kalau kemarin jawaban Pertamina itu cukup, kalau disesuaikan dengan jumlah kendaraan pelat KH. Tapi kan yang masuk ke Kalteng itu kan lain pelat KH ya, seharusnya ditambah,” tegasnya.
Untuk mengatasi akar masalah pelangsir secara permanen, Sutik mengusulkan agar pemerintah mengembalikan sistem subsidi BBM seperti era terdahulu.
“Supaya enggak ada pelangsir itu harus subsidi seperti zaman dulu, jadi enggak ada pelangsir,” tutupnya.
(Syauqi)
