PALANGKA RAYA – Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2026 memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar dalam arah kebijakan pembangunan.
Dengan kemampuan fiskal yang semakin terbatas, Pemprov Kalteng memilih untuk memusatkan anggaran hanya pada sektor-sektor yang dianggap paling penting bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Data Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) menunjukkan, APBD Kalteng 2026 tercatat sebesar sekitar Rp5,4 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 34,71 persen dibandingkan APBD 2025 yang berada di kisaran Rp8,3 triliun.
Menanggapi kondisi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan pengetatan belanja dan menyusun prioritas pembangunan secara lebih selektif.
“Dalam situasi seperti ini, belanja daerah harus benar-benar diseleksi. Mana yang paling bermanfaat langsung bagi masyarakat, itu yang didahulukan,” ujarnya saat ditemui di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Leonard, penurunan anggaran berdampak langsung pada penyesuaian program kerja perangkat daerah. Belanja rutin dan kegiatan yang tidak bersifat mendesak akan dikurangi, sementara anggaran difokuskan pada pelayanan dasar dan proyek strategis.
Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur strategis yang menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Prinsipnya, dengan anggaran yang terbatas, kualitas layanan publik tetap harus dijaga. Itu yang menjadi fokus kami,” tegas Leonard.
Selain melakukan efisiensi, Pemprov Kalteng juga berupaya memperkuat sumber pendapatan daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan fiskal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa langkah efisiensi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pengelolaan APBD tahun anggaran 2026.
“Kita mulai dari penghematan pada pos-pos seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, hingga biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,” kata Edy.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan, tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil. Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Peran sektor swasta harus dioptimalkan, kemudahan berusaha diperkuat, dan BUMD didorong agar lebih produktif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi program nasional di daerah dapat membantu menopang pembangunan Kalteng di tengah keterbatasan APBD.
“Peningkatan PAD, inovasi kebijakan, dan percepatan penyerapan anggaran menjadi kunci, karena belanja pemerintah berpengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi daerah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
