SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) setempat menyambangi kawasan belakang eks Golden Sampit yang dikenal rawan peredaran narkoba, dalam kegiatan sosialisasi anti narkoba, Senin 12 Januari 2026.
Kawasan belakang eks Golden Sampit selama ini memang dikenal sebagai salah satu titik rawan transaksi narkoba dan premanisme. Kondisi tersebut mendorong DPRD dan BNNK turun langsung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat serta melihat situasi lapangan secara nyata.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.
“Kita ini tugas bersama, semua lapisan masyarakat, apalagi aparatur pemerintah. Kami di DPRD berharap ada tindak lanjut dari kegiatan ini, misalnya tadi warga usulkan dengan pembentukan posko. Tentu nanti harus dirumuskan siapa saja yang terlibat di posko tersebut, karena ini juga akan berkaitan dengan anggaran,” kata Dadang.
Ia menegaskan, DPRD Kotim siap mendukung penuh upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk dari sisi kebijakan dan penganggaran, sepanjang ada langkah konkret dan berkelanjutan dari instansi terkait.
Menurut Dadang, kawasan belakang eks Golden Sampit memang memiliki citra negatif sejak lama. Bahkan, saat rombongan turun langsung ke lokasi, ia mengaku melihat indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada transaksi narkoba.
“Tadi kesannya seperti di film-film Hongkong atau Meksiko soal kartel. Saat kami masuk, kebetulan ada beberapa orang, entah warga setempat atau bukan, yang indikasinya mengarah ke transaksi. Begitu mau kami sambangi, mereka langsung kocar-kacir,” ungkapnya.
Ia juga mengakui, sebagai anggota DPRD yang bukan berasal dari daerah pemilihan Ketapang, kunjungan ini menjadi pengalaman langsung melihat kondisi lapangan yang selama ini hanya diketahui dari cerita.
“Belakang Golden ini memang terkenal. Kami datang ke sini untuk edukasi. Untuk penindakan, itu ranah aparat penegak hukum,” tegas Dadang.
Sejumlah anggota DPRD Kotim yang hadir diantaranya Riskon Fabiansyah, Marudin dan SP Lumban Gaol, melibatkan aparat, lembaga adat, organisasi masyarakat. (nardi)
