PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menekankan pentingnya sinergi dan kesigapan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat kabupaten dan kota dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyatakan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi memerlukan kerja keras kolektif, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga hingga ke daerah.
“Memang upaya penanganan inflasi itu tidak hanya provinsi saja. Semuanya, pemerintah kabupaten/kota ada didirikan TPID kemudian satgas pangan juga ada yang melakukan penanganan inflasi. Tentu di sini persiapan dan kesigapan TPID kabupaten kota,” ujar Yuas, Senin, 12 Januari 2026.
Yuas menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) di masing-masing kabupaten/kota memegang peranan krusial sebagai ketua TPID. Ia mendorong agar program pengendalian harga segera dianggarkan dalam APBD.
“Karena TPID kabupaten kota ketuanya kan sekda yang memimpin pelaksanaan TPID dan diprogramkan di dalam APBD kabupaten kota untuk melaksanakan namanya pasar murah tadi, pasar penyeimbang, kemudian juga operasi pasar, juga subsidi boleh itu kalau suatu daerah itu memang menangani dengan serius,” lanjutnya.
Selain intervensi pasar, Yuas juga menyarankan agar setiap daerah melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Pola ini memungkinkan daerah yang memiliki stok pangan berlebih (surplus) untuk menyuplai daerah yang kekurangan.
“Melakukan kerjasama dengan antar daerah juga boleh daerah surplus ke daerah yang tidak surplus. Ini penting untuk seluruh daerah kabupaten kota di provinsi Kalteng,” tegas Yuas.
Langkah strategis ini dinilai sangat mendesak, terutama dalam menghadapi komoditas yang harganya fluktuatif serta persiapan menjelang hari besar keagamaan.
“Misalnya cabai rawit sering naik kita di sini kayaknya kita melakukan dengan Kalsel kalau di Jawa sana lebih murah telur juga datang dari daerah luar dalam menyongsong Ramadan dan Idul Fitri,” pungkasnya.
(Syauqi)
