PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mematangkan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2027 sebagai pijakan utama perencanaan pembangunan daerah.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan Ranwal RKPD menjadi dokumen strategis yang menjembatani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan penganggaran tahunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Ranwal RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2027 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Senin, 19 Januari 2026.
“Dokumen Ranwal RKPD ini disusun sebagai jembatan antara RPJMD dengan penganggaran tahunan melalui APBD, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing,” ujar Leonard.
Leonard yang juga menjabat Kepala Bapperida Provinsi Kalteng menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tematik pembangunan, agenda penyusunan, kamus usulan, hingga prioritas dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Ranwal RKPD 2027.
Ia mengungkapkan, Ranwal RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2027 disusun berdasarkan tema pembangunan RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029, yakni “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”. Berdasarkan tema tersebut, pemerintah menetapkan delapan prioritas pembangunan.
Delapan prioritas tersebut antara lain pelaksanaan Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur jalan dan revitalisasi lintas kota, serta inisiatif pembangunan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya untuk meneguhkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang Belom Bahadat.
Prioritas lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan dan harmoni sosial pedesaan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui akses pelayanan yang lebih merata dan mudah dijangkau masyarakat.
Leonard menegaskan, delapan prioritas tersebut merupakan perhatian bersama karena menjadi dampak yang diharapkan dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
Dalam rangka memastikan perencanaan berjalan sistematis dan terarah, Pemprov Kalteng telah menyusun sebanyak 80 Kamus Usulan yang menjadi acuan dalam penyusunan Pokok Pikiran DPRD, penyerapan aspirasi masyarakat, serta usulan dari pemerintah kabupaten dan kota.
Sebagai bentuk penguatan peran Bapperida sebagai mitra strategis perangkat daerah, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah serta Instruksi Kepala Bapperida terkait petunjuk teknis pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah.
Petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menelaah serta merumuskan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Lebih lanjut, Leonard berharap forum sosialisasi dan koordinasi ini mampu menghadirkan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan Ranwal RKPD sebelum masuk ke tahapan berikutnya.
“Diharapkan kabupaten dan kota dapat menyesuaikan kembali jadwal pentahapan perencanaan agar lebih sinergis. Mari kita manfaatkan forum ini dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
11 Mei 2026
12:15
