PALANGKA RAYA – Menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 memaksa Dinas Pendidikan setempat melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Efisiensi dan transparansi pun menjadi langkah utama agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola pihaknya mengalami penurunan cukup signifikan seiring merosotnya APBD Kalteng dalam beberapa tahun terakhir.
Reza menjelaskan, APBD Kalteng yang sebelumnya mencapai Rp10,2 triliun kini berada di kisaran Rp5,3 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada besaran anggaran pendidikan dari mandatory 20 persen yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2,3 triliun, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun.
“Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen. Ini kondisi yang harus kita sikapi dengan bijak, terutama dalam memastikan anggaran yang terbatas tetap memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
Paparan tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi evaluasi Program Sekolah Gratis, penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta berbagai agenda strategis penunjang layanan pendidikan yang digelar secara daring, belum lama ini.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Reza menegaskan bahwa Disdik Kalteng tidak hanya berfokus pada efisiensi belanja, tetapi juga pada peningkatan transparansi pengelolaan dana pendidikan.
Salah satunya melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng agar penggunaan dana BOS dan BOSDA dapat dipantau secara terbuka oleh publik.
Ia mengakui, selama ini pengelolaan dana pendidikan masih kerap menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan daerah.
Selain itu, hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan administrasi, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh peserta didik.
“Ini yang terus kami benahi. Arahan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, jelas agar bantuan pendidikan, khususnya Program Sekolah Gratis, benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, terutama yang tidak mampu dan berada di wilayah pedalaman,” kata Reza.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Reza menyebutkan tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah masih berada di angka 97,3 persen.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus menjaga kualitas layanan pendidikan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kunci utamanya adalah kebersamaan. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, keterbatasan anggaran tidak akan menghalangi upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
