MUARA TEWEH – Nasib 25 petugas kebersihan berstatus PPPK Paruh Waktu di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Utara menjadi perhatian khusus legislator daerah.
Pasalnya, peralihan status dari honorer menjadi PPPK justru berujung pada penurunan penghasilan yang drastis, mencapai angka Rp1,3 juta bagi sebagian petugas.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli, menyoroti ketimpangan ini dalam RDP bersama instansi terkait, Kamis 22 Januari 2026. Ia menekankan perlunya memperhatikan karakter pekerjaan petugas lapangan yang bekerja mulai pukul 03.00 WIB.
“Persoalan ini harus dikaji secara serius. Ada perbedaan karakter pekerjaan antara mereka yang di kantor dan yang bekerja di lapangan setiap hari,” kata Henny.
Penurunan pendapatan ini sempat memicu kecemburuan sosial, mengingat petugas non-ASN lainnya masih menerima sistem pengupahan lama.
Namun, pasca-RDP, pihak DLH melalui Plt Kepala Dinas, drg. Dwi Agus Setijowati, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aturan baru sesuai arahan Kemenpan RB guna memastikan kesejahteraan para petugas tetap terjaga. (isk)
