SAMPIT – Para petani di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyampaikan keluhan serius terkait distribusi pupuk subsidi dan ketersediaan solar untuk alat pertanian kepada Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Abdul Hafid, Sabtu 24 Januari 2026.
Desa Lampuyang yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kotim justru dihadapkan pada persoalan klasik, yakni keterlambatan penyaluran pupuk subsidi. Kondisi ini membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan pemupukan di waktu yang tepat.
“Pupuk nya ada jika sudah lewat masanya. Jika diperlukan maka sulit didapatkan,” keluh salah satu petani, Jumain.
Ia menyebut bahwa para petani kerap membeli pupuk dengan harga yang mahal karena ketersediaan pupuk di gudang sulit didapat jika saat waktu pemupukan tiba.
“Jika punya uang sebagian memilih beli sendiri. Milik saya tidak saya pupuk sama sekali,” keluhnya.
Tak hanya soal pupuk, persoalan lain yang tak kalah pelik adalah sulitnya mendapatkan solar untuk mengoperasikan alat pertanian. Padahal, di Desa Lampuyang jumlah alat pertanian cukup banyak.
“Mau ikut membeli di SPBU harus antri dan sulit karena ada regulasi yang mengatur. Alat banyak tetapi tidak maksimal karena keterbatasan bahan bakar,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa jarak SPBU dengan Desa Lampuyang cukup jauh. Sebagian petani terkadang harus membeli dari para pelangsir dengan harga lebih tinggi demi bisa tetap berproduksi.
“Semua alat pertanian menggunakan solar atau dexlite, jika tidak yah tidak bisa beroperasi,” bebernya.
Jumain berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret atas persoalan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar dibangun SPBU khusus untuk sektor pertanian, seperti halnya yang dimiliki nelayan.
“Kalau nelayan ada SPBU khusus. Harusnya pertanian juga bisa diadakan,” harapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalteng dari Fraksi PAN, Abdul Hafid, menegaskan pihaknya akan menampung dan memperjuangkan aspirasi para petani.
“Akan kita catat dan kita bicarakan. Masalah pertanian tidak hanya di tingkap Kabupaten, tetapi juga pusat dan provinsi,” pungkasnya.
(UTOMO)
