PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan perhatian serius terhadap peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan perangkat desa di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas.
Juru Bicara Tim Reses Daerah Pemilihan (Dapil) V Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, menyampaikan bahwa berbagai aspirasi warga Desa Kalumpang telah dihimpun dan akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terkait.
“SK Guru TK akan kami sampaikan ke pemerintah kabupaten untuk dicoba tindak lanjutnya. Selain itu, penambahan tenaga kesehatan sangat diperlukan di sana,” ujar Noor Fazariah saat menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalteng baru-baru ini.
Terkait kesejahteraan, tim reses menyoroti perlunya penyesuaian honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengingat tingginya kebutuhan ekonomi dan dampak inflasi. Meski hal ini merupakan kewenangan Bupati, DPRD berkomitmen untuk mengawal usulan tersebut.
Selain itu, rencana peningkatan honor mantir adat juga masuk dalam agenda prioritas. “Terkait peningkatan honor mantir adat, akan diperbaharui terlebih dahulu Peraturan Daerah (Perda) Adat Dayak yang ada,” tambahnya.
Perbaikan Infrastruktur Pendidikan
Kondisi fasilitas sekolah di Desa Kalumpang menjadi salah satu poin krusial dalam laporan tersebut. Noor Fazariah mengungkapkan beberapa rencana penanganan infrastruktur, di antaranya:
Peninggian Halaman SMP: Solusi untuk halaman SMP yang sering tergenang air adalah dengan melakukan pengecoran.
Peningkatan Fasilitas TK dan SD: Usulan pengecoran halaman TK serta pengadaan sarana bermain anak akan diperhatikan serius.
Pembagian Kewenangan: Legislator tersebut menegaskan bahwa meski sarana TK, SD, dan SMP adalah wewenang kabupaten, sedangkan SMA wewenang provinsi, pihak DPRD Kalteng tetap berupaya merealisasikannya melalui koordinasi lintas instansi.
DPRD Kalteng juga menyerap aspirasi terkait penguatan ekonomi melalui program peningkatan pangan rakyat yang akan ditindaklanjuti ke instansi terkait. Di sisi lain, permohonan rehabilitasi sarana ibadah juga masih terbuka lebar bagi masyarakat.
“Untuk pengajuan rehab sarana ibadah masih terbuka peluang, tinggal menunggu realisasi dari pemerintah,” pungkasnya.
(Syauqi)
